Redaksi Cenderawasih Pos kali mengunjungi langsung ke ruang kerja Kajati Nikolaus Kondomo di Kejaksaan Tinggi Papua yang berada di Distrik Jayapura Utara. Tim Cepos sendiri diterima dengan ramah oleh Kajati Papua yang merupakan anak asli dari Papua bagian selatan ini yakni dari Kabupaten Merauke.Â
Gustav Urbinas menambahkan tindakan tegas pertama yang dilakukan polisi adalah mengamankan anggotanya yang sempat dikeroyok sambil melakukan pembelaan diri. Diakuinya sempat terjadi ketegangan saat didatangi aparat dan terjadi baku pukul. Ada dua anggota Polresta yang terluka.
Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Elsye P. Rumbekwan menyampaikan, Papua memiliki karakteristik yang unik. Dimana mayoritas kampung berada di sekitar bahkan di dalam kawasan hutan
Elpius berharap Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano dalam mengeluarkan ijin harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Papua. Sebab, tempat yang dijinkan Walikota untuk PKL berjualan lokasinya tepat berada di depan Kantor Gubernur Papua.
Risma menyampaikan itu saat menyerahkan perahu fiberglass dan motor listrik buah kerja sama Kementerian Sosial, Universitas Cenderawasih dan Institut Teknologi Surabaya (ITS).
Perwakilan PSP Imelda Sihombing menyampaikan, pihaknya akan akan launching 1 aplikasi yang namanya Sistem Informasi Spasial Pertanahan dan Tata Ruang (SIMTARU) 2.0. Dimana SIMTARU sendiri sudah ada sejak tahun 2015 milik Bapeda.
  Nyatanya sampai dengan saat ini masih terdapat 7 kabupaten dan 1 kota yang belum memasukan data honorernya. Dengan demikian, pastinya Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini BKD Papua memiliki tugas ekstra untuk mengumpulkan data tersebut.
 "Saya berharap tidak ada lagi anak gunung dan anak pantai, kita adalah anak indonesia, kita harus yakin akan potensi diri kita walupun harus didera berbagai macam tantangan, tetapi tetap dengan tekad yang kuat untuk menghadapi tantangan itu", katanya saat memberikan sambutan, Senin (23/3) kemarin
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa membenarkan adanya upaya penegakan hukum terhadap komandan kompi tersebut. “Iya hasilnya ia (komandan kompi) berbohong. Yang terjadi tidak dilaporkan sedangkan yang disampaikan itu yang tidak dilakukan
"Kurangnya konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak rencana tambang emas, pihak berwenang Indonesia harus segera menghentikan rencana untuk menambang Blok Wabu di Papua karena berisiko meningkatkan konflik dan melanggar hak-hak Orang Asli Papua (OAP)," ungkap Direktur Amnesty International Usman Hamid dalam laporan baru yang dikeluarkannya.
