Ketua Majelis Pemuda Indonesia DPD KNPI Provinsi Papua, Dr. Drs. M. Rusdianto Abu, M.Si., membenarkan adanya pertemuan tersebut dan telah disepakati bahwa sesuai hasil Musda ke-XIV DPD KNPI Provinsi Papua yang digelar di Kota Jayapura, telah terpilih Ketua DPD KNPI Provinsi Papua yang sesuai dengan mekanisme AD/ART KNPI yaitu Benyamin Gurik, SIP.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menyampaikan, terkait dengan pemekaran tiga DOB di Papua, Pemerintah Provinsi siap melakukan penyerahan P3D (Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen) secepatnya.
Ia juga menyebut Papua kaya akan pangan lokal, dan itu harus dijamin karena akan memberikan manfaat yang besar terutama untuk komunitas pangan lokal sagu, ubi ubian yang harus menjadi alternatif berdampingan dengan beras.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, M Tito Karnavian mengatakan, gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih dari Sabang sampai Merauke untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH., mengatakan kedua orang tersebut merupakan oknum aparat kampung di Kabupaten Nduga, namun berbeda distrik.
   Menurut Tito Karnavian, setelah DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan disahkan maka yang harus dikerjakan adalah merealisasikannya. Sebab undang-undang, sudah memberikan perintah secara jelas.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan, kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) politik dan Pemerintah umum sangat menggugah rasa cinta tanah air yang unik, semarak dan menyenangkan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua melalui Subdit III Tipikor telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan pengelolaan dana hibah Yaleka Maro – Papua di Kabupaten Mappi tahun anggaran 2014 hingga tahun 2017. Kedua orang tersebut masing-masing berinisial TT (57) dan LS (50).
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua Ribka Haluk di Jayapura, mengatakan kepala daerah di 29 kabupaten kota mempunyai peranan terbesar untuk melakukan percepatan perekaman e-KTP jelang Pemilu 2024.
