“Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek atas nama Lukas Enembe dari KPK,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangannya, Senin (12/9).
“Proses tetap berjalan dan beliau (Gubernur-red) ke luar negeri untuk berobat. Dan surat dari Mendagri nantinya Sekda yang menjalankan roda pemerintahan,” kata M Rifai kepada Cenderawasih Pos di Mako Brimob, Senin (12/9).
Pelaksanaan Tugas Asisten Bidang Umum Setda Papua Derek Hegemur mengatakan, paparan ilmiah oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM sangat penting dan bermakna, selain untuk menambah wawasan serta pengetahuan para mahasiswa.
"Penangkapan tehadap HPHK ini sekitar pukul 10.00 WIT oleh pejabat karantina wilayah kerja Pelabuhan Laut Jayapura bersama dengan pihak PT Pelni, PT Pelindo, KSOP dan KP3 Laut," ujar Muhlis Natsir.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam siaran persnya menerangkan Jenis dan Mekanisme Gempa bumi tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal yang melintas di wilayah Sesar Anjak Mamberamo.
Seiring dengan pemeriksaan orang nomor satu di Papua itu, ratusan massa pendukung Lukas Enembe mulai berkumpul di Cigombong dan sudah ditemui langsung oleh Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D Mackbon. Belum diketahui Gubernur diperiksa karena kasus apa.
Sebby menulis bahwa TPNPB tidak lagi mempercayai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua karena dianggap sebagai agen Badan Intelejend Nasional (BIN). Sebby menyebut bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi dan memiliki bukti – bukti terkait tudingannya.
“Kalian (Mahasiswa-red) harus jaga dan rawat asrama ini dengan baik. Jadikan tempat ini juga sebagai rumah ibadah,” kata Gubernur Lukas Enembe usai meresmikan gedung Asrama Mahasiswa Kembu, Kabupaten Tolikara, Jumat (9/9).
Menurutnya, diplomatik adalah suatu pratek mempengaruhi keputusan atau perilaku pemerintahan asing atau organisasi asing antar negara melalui dialog, negosiasi dan dengan cara non kekerasan lainnya.
Koalisi masyarakat sipil untuk penegakan hukum dan HAM Papua yang tergabung dalam Paham Papua, LBH Papua, ALDP, Elsham Papua, PBH Cenderawasih, LBH Kyadayun Biak, LBH Kaki Abu Sorong menilai penembakan dan mutilasi terhadap empat warga sipil Nduga di Mimika pada 22 Agustus lalu menunjukan realitas negara berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan Militer (pelanggaran HAM) di bumi cenderawasih, sekaligus cermin negara gagal dalam memastikan perlindungan terhadap hak hidup rakyat Papua.
