Jabatan Ketua Umum NPCI Papua kembali diemban oleh H. Jayakusuma. Ketum NPCI Senny Marbun berharap, dengan kepengurusan yang baru dapat meningkatkan prestasi atlet guna memberikan kontribusi yang besar untuk Papua dan Indonesia.
Ini terjadi di Kampung Baguwo, Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai, pada Jumat (7/10) sekira pukul 14.40 WIT. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal saat diminta menjelaskan kronologi kejadian bahwa sekitar pukul 14.40 WIT tiga orang warga sipil beserta 1 personel TNI selesai mengantar Profil Tank (tangki air) di Distrik Aradide dan akan kembali ke Kampung Enarotali. Pada saat melewati SMP 1 Ekadide empat orang Guru Honorer meminta untuk ikut menumpang ke Kampung Enarotali dengan menggunakan 2 unit truk sipil.
Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra dalam konferensi pers di Kantor Pelayanan Polres Mimika Minggu (9/10) kemarin mengungkapkan penangkapan tersebut diawali adanya informasi sekitar pukul 14.00 WIT terkait keberadaan R yang sudah menjadi buronan polisi.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, kerjasama antar daerah merupakan salah satu langkah strategis mengendalikan inflasi. Terlebih, Papua kini berada di urutan ke enam dan tertinggi di Indonesia dengan angkanya 7,27 persen.
Hal ini disampaikan dokter pribadi Lukas Enembe, dr Anton Mote. Kata Mote tiga dokter ini berasal dari RS Elisabeth Singapura dan ketiganya memiliki spesialisasi yang berbeda. Ada spesialis jantung, sub spesialis ginjal dan dokter internis.
Terkait ini Anton Mote menyatakan bahwa info tersebut adalah hoax atau kabar tak benar. Pasalnya ia baru saja bersama Gubernur dan semua masih dalam penanganan seperti biasa.
“Kita baru buat simulasi kalau APBD Papua dibagi menjadi empat yakni Papua selatan, Papua Tengah Papua Pegunungan dan Provinsi Papua. Sudah pasti akan mengurangi semua sumber pembiayaan kita,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad.
Triwarno juga mengaku jika agenda pemerintahan berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Bahkan secara kelembagaan secara instusional semua berjalan dengan baik, tidak ada hambatan sekalipun Gubernur terlilit persoalan.
Selain itu kata Pangdam XVII/Cendrawasih itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Komnas HAM terkait solusi penyelesaian kasus mutilasi seperti apa. "Kami juga sudah sampaikan tuntutan pihak keluarga kepada Komnas HAM untuk meminta solusi terkait proses hukum terhadap kasus ini," pintanya.
