Pasalnya ia melihat bahwa masih ada pihak yang ingin memplintir kematian tersebut dan menggoreng isunya seolah-olah korban mendapat tindakan penganiayaan sebelum meninggal.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan berkabung perjuangan almarhum telah menginspirasi banyak orang, termasuk kaum muda, untuk jujur dan berani menyuarakan kebenaran. Ia pun tak gentar menghadapi ancaman. "Kami sungguh kehilangan,” kata Usman dalam siaran pers Amnesty Internasional Indonesia.
"Saya atas nama pengurus yang baru dilantik mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PB Perbakin yang sudah hadir ke Papua," ungkap Jhony Banua dalam sambutannya.
"Untuk rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia lewat kepolisian, saya sampaikan terimaksi karena telah bersama menghargai bapak bangsa kita dengan mengantarnya sampai di pemakaman dengan aman dan damai," katanya.
Bahkan saking dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh, kelompok massa rela mengantar almarhum dengan jarak yang cukup jauh, dari Jayapura Utara ke Distrik Heram. Proses ini dilakukan mulai pukul 15.00 WIT hingga pukul 21. 00 WIT.
“Sehingga menjadi dasar perhatian untuk semua pihak, termasuk di Indonesia untuk ikhtiar menghadapi situasi terburuk ketika terjadi resesi ekonomi di tahun 2023,” kata Musa’ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Setyo Wahyudi mengatakan, program pembebasan denda PKB di wilayah setempat diperpanjang hingga Desember 2022 mendatang.
Zainudin mengaku wacana itu dikemukakan berdasarkan temuan penelitian akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) bahwa Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang digelar tahun lalu telah meningkatkan nasionalisme warga Bumi Cenderawasih.
Lanjut Manderi, daerah daerah yang berpotensi ketika terjadi cuaca ekstrim pasti mengakibatkan banjir, tanah longsor, tanah bergerak dan pasang gelombang. Hal ini perlu diwaspadai, baik di selatan, utara maupun di Pegunungan.
Hal itu disampaikan Timotius Murib sesuai keinginan MRP dan dituangkan juga dalam 12 keputusan MRP, yang salah satunya meminta kepada pemerintah pusat agar MRP dari tujuh wilayah adat tetap satu atap atau satu kantor.
