"KPK mbok jangan jadi alat mendeligitimasi Kepala Daerah dengan kewenangannya, lakukan azas praduga tidak bersalah agar jangan akhirnya yang dirugikan rakyat , seperti apa yang terjadi di Papua sekarang ini", kata Haris melalui rilisnya kepada Cenderawasih Pos Jumat (23/9) kemarin.
Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Papua Gustav Kawer menyampaikan, Peradilan ini cukup memakan waktu yang lama hingga akhirnya dibawa ke meja persidangan di Makassar. Delapan tahun untuk sebuah pelanggaran HAM jauh dari rasa keadilan korban dan keluarga.
Wakapolda mengakui anev Triwulan yang selama ini dilaksanakan dianggap kurang efisien dimana sudah banyak kejadian yang berlalu dan banyak agenda yang terlewat. Iapun berinisiatif mengumpulkan semua pejabat untuk bisa disikapi.
Ia mengatakan, rakyat Papua mengenal Lukas Enembe sebagai Gubernur Provinsi Papua. Beliau menjabat Gubernur Papua selama 2 periode (2013-2018, 2019 – 2024). Selama menjabat 2 periode, Lukas Enembe telah mengabdikan dirinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di West Papua.
“Untuk sementara belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait penundaan Tenaga Honorer, memang sudah dihapus Tenaga Honorer Tahun 2023,” Kata Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (23/9).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudanto mengatakan, penghargaan ini merupakan kerja keras bersama dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Ia mengatakan dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Ir. Joko Widodo dan wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Maruf Amin, ia meminta Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa membebaskan Gubernur Papua Lukas Enembe dari tuduhan kriminalisasi korupsi dan memulihkan nama baiknya demi rasa keadilan.
Penghargaan ini diraih Pemerintah Provinsi Papua atas raihan delapan kali berturut-turut mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan.
“Mudah mudahan dalam beberapa hari ini sudah bisa diedarkan ke masing-masing wilayah Kabupaten/kota,” kata Kadis Perhubungan Provinsi Papua D. Wondanak T
Dalam dua hari terakhir isu yang cukup mencengangkan adalah beredarnya foto doa dan munajat agar Sekda Provisi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun jadi Plt Gubernur (Rabu/21), dan kemudian serangan hoax terhadap Wakil ketua DPRP Yunus Wonda yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (22/9) kemarin.
