Sesuai dengan jadwal Mahkamah Konstitusi untuk menggelar sidang lanjutan keempat terkait perkara Nomor 47/ PU - XIX/2021 tentang pengujian materiil undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pemerintah provinsi Papua melalu saksi fakta mengakui bahwa perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2021 dinilai tidak mengakomodir aspirasi masyarakat Papua dan tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua.
Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Pdt. Dorman Wandikbo menyampaikan bahwa bukan masyarakat Puncak yang salah dalam hal ini juga bukan TPN-OPM. Namun menurutnya yang salah adalah pengiriman pasukan non organik di Papua.
Kekerasan verbal dialami jurnalis Perempuan di Papua berupa pelecehan melalui lisan saat hendak meliput persidangan kasus rasisme di Pengadilan Negeri ( PN) Jayapura, Senin (21/2) kemarin.
Sebelum pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibacakan, VY menyampaikan kepada majelis hakim yang memimpin persidangan saat itu untuk menghargai hak kesehatannya untuk bisa mendapatkan perawatan lanjutan.
Untuk pertama kalinya di Papua Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura melakukan pelayanan persalinan menggunakan metode enhanced recovery after cesarean surgery (ERACS) secaria section (SC) operasi melahirkan perabdonial anak keempat yang pasiennya terpapar Covid-19.
Sidang perdana agenda pembacaan dakwaan dengan terdakwa Victor Frederik Yeimo digelar di Pengadilan Negeri Jayapura tepatnya di ruang sidang utama, Senin (21/2).
Terdakwa Victor sebelumnya ditangkap Polisi lantaran merupakan salah satu DPO kasus kerusuhan tahun 2019 berada di wilayah Kota Jayapura.
Personel Batalyon D Pelopor Sat Brimob Polda Papua yang melaksanakan tugas BKO di Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng), menggelar patroli dialogis, Sabtu (19/2). Patroli dialogis ini dilakukan sebagai bentuk nyata Polri khususnya Brimob dalam menjaga Sitkamtibmas tetap kondusif.
"Kami setiap tahun akan melakukan evaluasi dan monitoring untuk melihat keterbukaan publik di lingkungan pemerintahan," katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (18/2) kemarin.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Disorda Papua, Timothius Matuan mengatakan, bahwa Popprov rencananya akan digelar sekitar bulan Juni atau November mendatang dengan melibatkan pelajar seluruh kabupaten/kota di Tanah Papua.
Komite I DPD RI berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (18/2), dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat pada 13 sampai 15 Februari 2022 menemukan bahwa pemekaran di provinsi tersebut bukan merupakan aspirasi OAP.
