Dan untuk memenuhi capaian tersebut kata Musa’ad, menggunakan indikator pembangunan Makro yang mana bukan hanya digunakan di Papua tetapi itu sudah dipakai di dunia.
Ada pun kesepakatan melaksanakan Jeda Kemanusiaan ini ditandatangani pada tanggal 11 November 2022 lalu. Sebelumnya, ide dialog damai juga pernah dilontarkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) menuju dialog damai.
Hal tersebut diungkapkan Lewat Focus Group Discussion bersama Kementerian Dalam Negeri, DPRP meminta kajian yang lebih detail tentang tugas dan kewenangan yang pastinya tidak seperti dulu pasca lahirnya tiga DOB. Ini termasuk system penganggaran yang hingga kini belum ada petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan setelah DOB terbentuk.
Sehingga itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus direncanakan dan implementasikan dengan konsep pembangunan hulu ke hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal menyampaikan, konsolidasi, koordinasi dan perencanaan kelautan perikanan pasca DOB masih menjadi pertanyaan besar mau kemana mau jadi apa kedepan.
 THAGP memastikan hadir untuk sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa  penerimaan hadiah atau janji Lukas Enembe selaku Gubernur Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2023, terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Sehingga kerjasama dalam program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara solid, serta masing-masing mampu berbagi peran,dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Pejabat Analis Kebijakan Madya Provinsi Papua Hans Hamadi menyampaikan, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak hanya terkait dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa tetapi sangatluas, terkait dengan berbagai peraturanperundang-undangan.
SARMI-Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di Kantor Bupati Sarmi Selasa (22/11).
Lanjut Adam, usai dinyatakah lolos selanjutnya diverifikasi faktual. Setelah diverifikasi faktual hasilnya sudah dikembalikan ke KPU RI, nantinya di atas tanggal 1 sampai 7 Desember dilakukan faktual perbaikan.
