Adanya instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe agar para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Papua gencar menangkal berita hoaks atau bohong, ditanggapi Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai. Ia melihat ada kelemahan koordinasi dan sinergitas antar OPD di lingkup Pemda Provinsi Papua, khusus dalam sistem pengelolaan informasi publik.Â
Kepala Seksi Operasi dan Siaga sar Timika Syahril, SE, selaku pelaksana harian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, menjelaskan, speed boat dengan 2 orang bermuatan karaka yang sempat dinyatakan hilang kontak tersebut berhasil ditemukan oleh keluarga yang ikut melakukan pencarian Kamis (24/2) sekitar pukul 10:30 WIT.
Anggota Pokja Masyarakat Papua, Minggus Madai mengatakan, pemekaran yang disiapkan pemerintah pusat tidak merepresentasikan keinginan orang asli Papua. Melainkan lebih memperlihatkan ambisi pusat. Hal itu terlihat dari perubahan norma dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus), yang memberikan kewenangan pusat melakukan pemekaran.
Namun faktanya, kabar tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahkan Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., menegaskan bahwa Pemerintah Keerom dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak memiliki utang dengan pihak distributor obat, serta tidak ada kejadian soal penarikan obat dari gudang farmasi Keerom.
Dikatakan Wenda bahwa rakyat selama ini telah menangis untuk kunjungan ini selama 20 tahun terakhir. Namun berkat pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua IPWP untuk Parlemen Eropa, Presiden Carles Puigdemont MEP, menurut Benny Wenda  sekarang dapat diketahui berapa banyak uang yang Uni Eropa telah dikirim ke Indonesia untuk dibelanjakan di West Papua.
Dari kronologisnya disebutkan bahwa kejadian tersebut pada Rabu (23/2) sore sekitar 16.45 WIT. Saat itu kelima korban datang untuk berekreasi ke pantai Holtekamp dan berenang di pinggir pantai. Nah saat asyik berenang tiba-tiba kelima korban terseret ombak.
"Pencanangan pembangunan gedung tersebut juga sudah direstui dan diakui oleh masyarakat adat Chaay Saiba Kampung Kayo Pulo dengan ditandai oleh prosesi adat," katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (24/2) kemarin.
Terkait dengan adanya sekelompok elit politik yang mendorong agar ibu kota Provinsi Papua Tengah ditempatkan di Kabupaten Nabire, membuat koordinator kajian akademik Provinsi Papua Tengah, Willem Wandik, SE., M.Si, angkat bicara.
Bank Papua terus menunjukkan peningkatan kinerja dan pertumbuhan usaha sejak tahun 2017 hingga saat ini. Bahkan, dari peningkatan kinerja, pelayanan dan capaian usaha yang diraih Bank Papua ini, juga sudah banyak mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak di tingkat nasional, dengan sejumlah penghargaan prestisius di tahun 2021 lalu.
Gedung MRP yang akan dibangun 14 lantai tersebut menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Provinsi Papua, Gerius One Yoman menyebutkan, gedung MRP ini dibangun sesuai dengan budaya masyarakat asli Papua.