Pemprov Papua kabarnya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penjabat bupati dan wali kota yang akan mengisi kekosongan kepala daerah di empat kabupaten satu kota di Provinsi Papua.
Setelah terpilih memimpin Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, RHP berencana membuka dialog besar melibatkan semua unsur di dalamnya untuk membicarakan tentang daerah otonom baru (DOB), sehingga jika dipaksakan dari pemerintah pusat maka jangan sampai masyarakat Lapago yang menjadi korban.
Subkoordinator Fungsi Diseminasi dan Layanan Statistik BPS Papua, Ikfina Chairani mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan koordinasi dengan BPS Kabupaten/kota terkait pelaksanaan program tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Juliand saat mengunjungi kantor Gubernur Papua guna meninjau implementasi program-program yang selama ini berjalan di Papua.
Gobai mengatakan pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah secara langsung dan melalui media sosial, media masa dan media elektronik terhadap pemerintah.
“Disisi lain jika ada penolakan tentunya kami akan mensikapi dengan hal – hal yang baik. Kami bantu mengkomunikasikan apa manfaatnya jika ada pemekaran. Tapi jangan sekali-sekali membuat situasi seolah-olah seluruh masyarakat di Papua menolak lahirnya DOB,” warning Kapolda kepada wartawan di Mapolda Papua, Rabu (18/5).
Keduanya tiba di Mapolresta Jayapura Kota siang kemarin selanjutnya dilakukan serah terima jabatan di lingkungan Polresta dengan tradisi Pedang Pora penyambutan dan pelepasan.
