“Pertanyaan saya didasari atas pasal yang disangkakan kepada tersangka IS, yang adalah purnawirawan TNI AD, dengan status saat bertugas selaku perwira penghubung di Kodim Paniai,” terang Yan kepada Cenderawasih Pos.
Dengan pelimpahan tersebut, Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai ini sebuah kemajuan yang luar biasa signifikan, meskipun kejadian tahun 2014 tepatnya 7 tahun silam dan baru ditemukan tersangkanya.
Bersama tim kuasa hukum DPN Peradi, Ketua MRP Timotius Murib beserta Wakil Ketua I Yoel Luiz Mulait, dan sejumlah anggota MRP menyerahkan langsung berkas tersebut di Gedung MK dan diterima tepat pada pukul 11.07 WIB.
Dalam arahan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang dibacakan Sekda menyebutkan pendidikan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua. Demi terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mendorong target buku elektronik (E-Katalog) lokal akan segera tayang pada Agustus 2022 mendatang.
Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia Night merupakan kegiatan di Paviliun Indonesia, yang menghadirkan budaya, hiburan, kuliner, serta sebagai sarana untuk menjalin konektivitas dan peluang bisnis di Indonesia.
Semua masih berkaitan dengan rencana dibangunnya Mapolres dan Kodim Dogiyai. Ada situasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan seolah – olah kabupaten ini mencekam dan tidak aman kemudian diperkuat dengan sejumlah pasukan dan endingnya adalah berdirilah dua markas komando tersebut.
Dalam Musorprov NPCI Papua diikuti oleh seluruh pengurus kabupaten/kota diantaranya pengurus cabang Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Tengah, Yahukimo dan Merauke.
Dengan pelimpahan tahap II tersebut, penyidik segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.
Hal ini terbukti untuk ketiga kali sejak tahun 2019 lalu,dimana BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Provinsi Papua kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).