Kepada Cenderawasih Pos, Agus Kossay menyampaikan bahwa aksi spontanitas warga menolak pemekaran merupakan aspirasi masyarakat Papua secara nurani melihat pemekaran provinsi saat ini tidak dibutuhkan di Papua dan jelas membawa persoalan tersendiri sehingga masyarakat memilih turun jalan secara sadar.
“Pegawai dan kepala bandara tidak ada di tempat, begitu juga dengan pegawai AirNav. Saat ini kondisi runway atau landasan pacu ada kerusakan yang bisa mengakibatkan terjadinya laka di bandara,” terang Kapolres, Selasa (15/3).
Aksi pembakaran ini dikatakan membutuhkan tindakan cepat dari aparat keamanan termasuk bagaimana mengamankan pedagang di sekitar lokasi. Namun dampaknya juga kepada kepolisian terjadi dimana aksi massa melakukan pembakaran di beberapa titik dan ada yang tertembak.
Dua warga yang tewas adalah Yakob Del (30) dan Erson Weipsa (22). Sedangkan dua pendemo lainnya yang terkena luka tembak adalah Itos Itlay dan Lucky Kobak. Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri kepada wartawan membenarkan kejadian tersebut.
Pelantikan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro. Acara juga dihadiri oleh sejumlah petinggi lembaga negara, seperti Ketua DPR RI, perwakilan Polri, TNI, Kejagung dan sebagainya.
Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Tokoh Adat, Yosef Korwa, SH kepada salah satu anggota Komisi II DPR RI yang juga adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Kamarudin Watubun, SH,MH, di Paray, Sabtu (12/3).
Penjabat Bupati Yalimo, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.Si., dengan ditetapkannya bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU Yalimo, maka pemerintahan yang baru akan segera terbentuk di Kabupaten Yalimo.
Yan Warinussy mengatakan, dalam pasal 1 dari Keppres tersebut dikatakan : "Dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keppres ini disebut Komisi Nasional.
“Dialog atau perundingan digunakan dalam berbagai mekanisme formal antara masyarakat dengan pemerintah, antara negara dengan negara di berbagai mekanisme,” jelas Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (14/3).
Dari pantauan Cenderawasih Pos, aksi demo damai ini diawali dari kantor Sekretariat PPS di Jalan Ahmad Yani. Masyarakat adat Animha dengan tertib melakukan long march menuju gedung DPRD Merauke. Dalam aksinya, massa terlihat membawa dua spanduk yang bertuliskan “Masyarakat Adat Animha Mendukung Sepenuhnya Pemekaran Provinsi Papua Selatan”.
