Gubernur Papua, melalui Juru Bicara Gubernur papua, Muhammad Rifai Darus menjelaskan, bahwa ungkapan Gubernur terkait seluruh orang Papua di muka bumi tidak Happy dan merasa dan mereka tidak hidup dalam kebahagiaan, Gubernur sampaikan karena beberapa daerah di Papua hidup dalam konflik.
Pendirian UIP didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24/E/O/2022 yang diterbitkan pada 17 Januari 2022.
Warga Papua hingga saat ini mengiginkan hidup damai di atas tanahnya sendiri. Sementara di beberapa wilayah di Pegunungan Tengah Papua seperti Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang dan Puncak, kontak senjata antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI-Polri masih saja terjadi.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Paulus Waterpauw dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan polisi dan Satgas Pamtas TNI di Provinsi Papua dikerahkan untuk mengamankan jalur-jalur tradisional yang digunakan masyarakat untuk melintas dari Indonesia ke wilayah Papua Nugini (PNG) maupun sebaliknya.
Pasalnya kegiatan ini sama sekali tidak diketahui oleh orang nomor satu di Papua tersebut namun informasinya tetap santer terdengar. Bahkan dikatakan aparat intelejen di Bali maupun Jakarta sempat mengkroscek soal informasi tersebut.
Kegiatan Diskursus Pemolisian Polda Papua dengan tema “Melalui Diskursus Pemolisian Menuju Papua Yang Damai dan Sejahtera” ini diselenggarakan di Aula Suni Hotel & Convention Abepura, Selasa (15/2).
Video ini dikatakan hanya berupa potongan pendek yang sengaja diedit untuk kepentingan tertentu. Padahal ada video utuh yang menjelaskan secara gamblang apa maksud dari penyampaian tersebut. Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, S.H., M.H akhirnya ditunjuk untuk mengklirkan semua.
Untuk pemekaran Papua Tengah, para bupati di wilayah adat Meepago sepakat pemekaran Papua Tengah ibu kotanya adalah Nabire. Kenapa memilih Nabire ? Hal ini berdasarkan UU 45 tahun 1999. Dimana Kabupaten Nabire merupakan kota induk dari Kabupaten Paniai dan Nabire.
Peraturan kali ini dikritik karena salah satu pasalnya, yaitu pasal 3 berbunyi "Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 tahun.
Rencana kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua patut diwaspadai. Pasalnya rencana kedatangan pihak HAM PBB ini dianggap berpeluang menciptakan instabilitasi daerah.
