Papua Selatan

  Rapat pleno yang dihadiri  PJ Sekda Papua Selatan dan para Muspida Provinsi Papua Selatan itu dibuka langsung  Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze, SH didampingi 4 komisioner dan Sekretaris  KPU  Papsel.   Hadir pula  Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Selatan, KPU dan Bawaslu 4 Kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan.

‘’Kampanye ini dimulai 25 September-23 November 2024.  Sesuai dengan surat edaran Mendagri bahwa 7 hari sebelum masa kampanye dimulai, sudah harus  mengurus atau mengajukan cuti tersebut,’’ katanya. 

  Motor-motor ini akan digunakan untuk mengawal pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur selama berlangsungnya proses Pilkada.   Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz (OMPC) II 2024, Kompol Nurjanah, pada Rabu (18/9) menjelaskan bahwa selain bantuan kendaraan, Polda Papua juga mengirimkan sejumlah personel dari Direktorat Lalu Lintas.

   Marman menjelaskan, ada 7 kategori penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu RI atas pelaksanaan pengawasan dan penanganan perkara yang dilakukan  oleh Bawaslu pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. Ketujuh kategori itu diantaranya, kategori gakkumdu inovasi, gakkumdu soliditas, Gakkumdu komunikatif dan Gakkumdu otonomi baru.

Penyerahan  hasil putusan yang terlebih dahulu diplenokan MRP Papua Selatan itu diserahkan langsung oleh Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu didampingi Pansus Pilkada MRP Papua Selatan diterima Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze.   

Dijelaskan oleh Ketua LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum bahwa Jumat (13/9) lalu, Marga Moiwend dan Gebze selaku pemilik hak ulayat tanah dan hutan adat di Distrik Ilawayab, Kabupaten Merauke mendatangi Keuskupan Agung Merauke untuk menyerahkan surat yang di dalamnya berisi permohonan kepada Uskup Agung agar ikut bersuara atas penderitaan warga yang tanah dan hutannya sedang diserobot dan digusur paksa oleh pemerintah atas nama PSN.

Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze meminta kepada KPU 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan untuk segera melakukan pengadaan logistik Pemilukada serentak 2024. Permintaan ini  mengingat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tinggal 75 hari kedepan. 

Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, SH, kepada wartawan mengungkapkan bahwa  setiap proses tahapan Pilkada serentak  2024 ini berpotensi mendapat gugatan dari para peserta Pilkada sehingga pihaknya memandang perlu untuk mengundang sejumlah  pihak yang berkompeten di bidangnya, salah satunya Hakim Mahkamah Kostitusi  Daniel Yusmic Foekh.

Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Selatan Antonius Ayorbaba mengungkapkan bahwa  dari operasi gabungan yang dilakukan oleh Timpora tersebut menemukan sejumlah orang asing yang dipekerjakan di sejumlah perusahaan yang ada di Papua Selatan lalai membayar pajak.

Menurut Nurjanah, menjelang penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan pihaknya telah memperketat pengamanan di Kantor komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat. "Sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 202 penetapan akan berlangsung pada 22 September 2024," ujarnya.