Komitmen anggota MRP sebagai representasi kultur masyarakat Papua, baik dari adat, perempuan dan perwakilan kelompok agama, untuk menjaring aspirasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua diragukan.
"Sudah ambil sumpah dan janji, jadi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis," kata Wempi Wetipo setelah melakukan pelantikan 29 anggota MRPB di Manokwari, Papua Barat, Kamis.
Asisten 1 Setda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata dan pasal 14 tentang usaha pariwisata, menjadi dasar kuat bagi Pemprov Papua Pegunungan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada sektor kepariwisataan dan usaha-usaha pariwisata.
Dalam Aksi tersebut para pengusaha AOP ini sebenarnya hanya ingin melakukan Audiensi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Dinas PUPR, namun karena tak berada di tempat sehingga pemalanganpun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka
‘’Saya diundang dalam kapasitas sebagai penggagas atau konseptor lembaga pendidikan alternatif peradaban Papua dalam hal ini satu atap terintegradi berpola asrama di Wasur Kabupaten Merauke,’’ katanya. .
Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, mengingatkan seluruh kepala kampung yang ada di Merauke agar memperhatikan masalah pendidikan di setiap wilayah kerja mereka. Sebab menurutnya, pendidikan ini sangat penting dalam merubah dan membangun karakter serta budaya masyarakat terutama untuk kampung-kampung lokal.
Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH; M.AP diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johanis Mantong Palumpung, SE mengatakan Rancangan Peraturan Bupati tentang penguatan UMKM ini program sangat bagus yang di angkat oleh Kepala Dinas Perindakop Tery Yikwa, SE dalam PKN II ini sangat membantu pelaku usaha khusus Orang Asli Papua.“Kedepan Proyek perubahan Pak Tery Yikwa dijadikan Peraturan Bupati (Perbup)”. Ujarnya.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura melalui Sekretaris Kesbangpol Papua Daniel Yaroseray mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah dalam Pemilu 2024 nanti akan diberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengisi kursi DPRK. Kewenangan untuk lembaga adat karena ada kekhususan, sehingga nanti akan ada seleksi dan penetapan kursi legislatif untuk DPRK Jayapura dalam Pemilu 2024.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame menyampaikan secara prinsip penyerapan tenaga kerja untuk RS Vertikal Provinsi Papua tersebut akan dilakukan oleh Kementrian Kesehatan sendiri. Namun pihaknya telah mengusulkan agar sistem penyerapan tenaga kerja harus didominasi oleh masyarakat Papua.
“Saya prihatin terjadinya krisis kemanusiaan di Kabupaten Yahukimo. Padahal, tak seorang pun memiliki hak mencabut nyawa manusia. Kita harus hidup saling mengasihi satu sama yang lain tanpa menghilangkan nyawa orang yang merupakan sebagai karya ciptaan Tuhan yang sangat mulia,” ucap Theo kepada Cenderawasih Pos, Minggu (28/10).
