“Karena kita sudah memperoleh surat dari karyawan Moker yang sudah ada sekitar 8000 (orang-red) itu sudah menyampaikan surat resmi kepada kami MRP sehingga hari ini saya sampaikan bahwa seharusnya kita sudah selesaikan beberapa bulan yang lalu tapi karena banyak agenda yang padat dan kita tidak bisa selesaikan sehingga kita jadwalkan untuk di bulan besok,” kata Ketua MRP Provinsi Papua Tengah
Menangapi terkait dengan hal itu, Ketua MAjelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar Rollo, mengaku bangga dan senang, serta menyampaikan ucapan terimakasih kepada presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan untuk orang Papua terlibat dalam sistem.
Ramses ingin semua berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan riak - riak. Lalu bagi yang memang tidak lolos diminta legowo dan mencermati apa saja penyebabnya. Ini disampaikan Ramses usai melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi, Kesbangpol dan unsur terkait
"Beberapa hari ini kami turun ke masyarakat untuk menyerap asipirasi soal DPRK, kami menerima sejumlah aspirasi, bahwa seluruh tahapan pengangkatan DPRK tidak sesuai aturan, untuk itu kami minta dibatalkan," tegasnya saat ditemui di Kantor Gubernur usai melakukan pertemuan dengan Forkopimda
Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
Nerlince menjelaskan bahwa sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama.
Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono, mengatakan Prajurit TNI sebagai pilar pertahanan negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Seperti di Daerah Pengangkatan I, salah satu peserta yang lolos seleksi administrasi punya hubungan hukum dengan partai politik. Berdasarkan aturan, anggota/pengurus partai politik dilarang ikut dalam seleksi DPRK.
Kurang lebih sebanyak 13 anggota DPR Papua akan meninggalkan gedung terhormat itu pada 31 Oktober mendatang. Tampak hadir dalam acara itu, PJ Gubernur Papua, Remes Limbong, ketua MRP Papua Nerlince Wamuar Rollo dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua.
“Jangan seperti macan ompong yang terlihat sibuk pada moment tertentu. MRP harus menjadi leading sektor dalam menjembatani aspirasi suksesnya kepemimpinan di tanah Papua. Mendorong lahirnya produk-produk regulasi yang berpihak kepada OAP,” kata Yakobus
