Mereka menyampaikan hasil tes calon perwira yang ternyata belum sesuai harapan. Dikatakan Aipda Charles Ansaka bahwa dari tes ini ada kuota OAP berjumlah 186 orang yang disiapkan namun dari hasil ternyata kuota 100 orang diisi OAP dan 86 adalah non OAP.
Kelima anggota MRP tersebut yaitu ketua Pokja Adat, Raimond May sebagai ketua tim, Benny Sweny dari Pokja Agama, Olivia Pikindu dari Pokja Agama, Naomi Romi Sumel Pokja Perempuan dan Ustad Payage dari Pokja Agama.
“Untuk Pemilu kali ini, biarkan anak anak negeri ini memenuhi parlemen parlemen di seluruh tanah Papua, biarkanlah mereka menentukan nasib orang Papua di atas tanah ini,” tandasnya.
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan mendeklarasikan Pemilu damai yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), hal ini dilakukan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 huruf b serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando, Wanggai, S.IP, M.A.P menyatakan saat ini Provinsi Papua Pegunungan memasuki babak baru lantaran telah melengkapi struktur organissi dari MRP Pegunungan yang merupakan sebuah lembaga representasi kultural, lembaga yang menjadi simbol, roh bagi Otsus.
Pelaporan resmi ini disampaikan ke Polda Papua, Kamis (1/2) yang dipimpin langsung Pastor Paroki, St Fransiscus APO, Paul Tumayang Tangdilintin OFM didampingi senior Katholik Carolus Bolly. “Kami menganggap komentar Pak Ismail di Whastapp menghina dan melukai perasaan umat Katholik sehingga kami minta ini ditanggapi cepat agar tidak kemana-mana,” kata Melianus Asso, Ketua Pemuda Katholik Komda Papua usai melapor.
Dia menjelaskan penetapan Pimpinan lembaga kultur itu dilakukan melalui rapat pleno, yang digelar pada Kamis (25/1). Dimana selain pleno penetapan ketua definitif, juga dilakukan pleno penetapan wakil ketua 1 yang dijabat oleh Robert Horik, Waket, Max Apner Ohee.
Kedatangan Forum Adat Bersama Malind Anim Kabupaten Merauke itu untuk mengklarifikasi sekaligus memberikan pernyataan terkait dengan surat penolakan pelantikan terhadap Ketua MRP Papua Selatan periopde 2023-2028 Damianus Katayu beberapa waktu lalu.
Wakil Mentri dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan kalau ada keluhan dari masyarakat anggota MRP ini menjadi jembatan agar keluhan tersebut disampaikan kepada pemerintah, dan Anggota MRP tidak melaksanakan tugas di Ibukota Provinsi tapi di wilayah yang diwakili masing –masing dalam lembaga itu.
“Pelantikan anggota MRP ini sekalugus sebagai kado natal, karena ini merupakan agenda terakhir dalam melakukan pelantikan MRP di 6 Provinsi yang ada di Tanah Papua dan Papua Pegunungan paling akhir, banyak yang menginginkan untuk ada dalam lembaga ini namun yang dilantik saat ini adalah orang yang terseleksi,”ungkapnya Selasa (19/12) di Wamena.
