Akan tetapi Nerlince sampaikan bahwa, jika nantinya bahan makanan itu telah dihasilan oleh kelompok tani yang ada di lahan tersebut, pertanyaannya akan dijual kemana. Karena itu ia meminta pemerintah provinsi Papua un
Wakil Ketua II MRP Papua Pegunungan, Benny Mawel, menegaskan bahwa kebijakan Pemkab Jayawijaya menjadi contoh yang baik bagi delapan kabupaten lainnya di provinsi Papua Pegunungan untuk turut memberantas peredaran miras
Uskup menjelaskan, bahwa sesuai perencanaan pembangunan Katedral ini akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 23 miliar. Sementara yang sudah terealisasi untuk pondasi lewat pemancangan tiang beton sekitar Rp 6 miliar.
Kehadiran Tim Pansus Verifikasi MRP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Cyrilus Moman disambut langsung oleh Constant Karma beserta keluarga besar. Suasana akrab tercipta selama proses verifikasi, dimana tim Pansus melakukan serangkaian wawancara dan pengecekan terhadap sejumlah faktor, seperti penguasaan bahasa daerah dan silsilah keluarga Karma.
 Ketua MRP, Ibu Nerlince Wamuar Rollo menjelaskan menyikapi terkait masalah lapangan pekerjaan khususnya bagi orang asli Papua, pihaknya akan membuat regulasi terkait keberpihakan terhadap pencari kerja anak-anak asli Papua.
 Diakuinya, ada beberapa bagian yang memang melekat dalam tugas-tugas MRP bila terkait dalam masalah kebudayaan. Adapun yang perlu diperhatikan terkait kebudayaan, hak hidup orang asli Papua, lapangan pekerjaan, hak ulayat dan sebagainya.
 Ketua MRP Papua, Ibu Nerlince Wamuar Rollo menjelaskan, dengan berakhirnya kegiatan bimtek yang telah dilaksanakan selama tiga hari, MRP akan melakukan tindak lanjutnya.
Diakuinya, Tugas MRP salah satunya memberikan rekomendasi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan verivikasi faktual tersebut, MRP telah membentuk Pansus. "Pansus yang kami bentuk terdiri dari empat kelompok, telah melaksanakan tugas dan tugas itu kami serahkan kepada kewenangan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Papua, kami berharap, awal yang baik, akan selesai dengan baik pula, tetapi ternyata putusan MK adalah PSU," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/3) kemarin.
Tetapi juga merupakan penjaga nilai-nilai adat budaya dan hak-hak dasar orang asli Papua,  dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2024, yang kemudian disederhanakan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2008, serta peraturan daerah Provinsi Papua nomor 4 tahun 2008, MRP di amanat untuk melaksanakan tugas-tugas penting
  Benny mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Dinas PU bahwa untuk pengusaha OAP harus diprioritaskan dalam mendapatkan proyek yang ada. "Dari diskusi kita dengan dinas PU memang semua pengusaha Papua inikan semuanya lari ke PU," ungkap Benny.
