Ketua Tim validasi faktual keaslian orang asli Papua untuk calon Gubernur, Benhur Tomi Mano, Reimon Mai, mengungkapkan dari hasil verifikasi, Benhur Tomi Mano memenuhi syarat.
Pertimbangan dan persetujuan terkait keaslian orang asli Papua (OAP), dari Majelis Rakyat Papua (MRP) menjadi penting bagi bakal calon kepala daerah Gubernur Papua yang akan betarung di Pilkada November mendatang.
Majelis Rakyat Papua Papua Selatan (Papsel) telah membentuk Panitia khusus (Pansus) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap para bakal pasangan calon gubernur dan wkail gubernur Papua Selatan terkait dengan surat pernyataan keaslian Papua dan surat pengakuan.
“Jika MRP tidak berikan rekomendasi itu yang jadi masalah, dan dengan waktu yang singkat rekomendasi MRP tersebut apakah bisa kita abaikan atau harus ganti pasangan,” kata Steve.
Ketua Pokja Adat MRP itu mengatakan bahwa pihaknya telah memprogramkan untuk pemetahan komunal terhadap hutan adat yang ada di provinsi Papua. Tujuan dientuknya pemetaan itu adalah agar masyarakat yang mempunyai hutan harus mendapatkan asas manfaat. Karena ada masyarakat yang keberlangsungan hidupnya dari hutan itu sendiri.
“Dokumen yang kami serahkan ke MRP bagian dari tindak lanjut pendaftaran kemarin, kita serahkan ke MRP untuk kemudian diverifikasi faktual di lapangan,” kata Ketua KPU Papua, Steve Dumbon kepada wartawan usai penyerahan dokumen di Kantor MRP, Jumat (30/8).
Penyerahan dokumen ini dilakukan Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze diterima Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu disaksikan Pansus MRP Papua selatan yang akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Penyerahan dokumen ke MRP ini setelah KPU Provinsi Papua Selatan menutup pendaftaran Bapaslon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan.
‘’Kita minta kalau memungkin untuk aktivitas itu ditunda dulu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten wajib memberikan sosialisasi terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Aktivitas itu ditunda dulu.
Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak menjelaskan, mengingat sistem penerimaan CPNS kini berlaku secara online maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah harus ada perlakuan khusus terhadap OAP terkait sistem penerimaan tersebut.
Agustinus meminta kepada seluruh masyarakat agar menjadikan Pilkada ini sebagai momentum yang tepat untuk memilih kepala daerah yang jujur, amanah dan bisa dipercaya, serta dapat membangun Papua menjadi lebih baik.
