MERAUKE

-Dinas Perikanan Kabupaten Merauke akan kembali menempati kantornya yang ada di areal Pelabuhan Perikanan Nusantara, Jalan Noari Merauke.  Ini setelah kantor yang dipalang selama 1 tahun 5 bulan itu, dibuka kembali. 

Hal itu diungkapkannya saat memberikan keterangan pers  terkait hasil kunjungan kakoniknya  dalam rangka memberikan Sakramen Krisma ke Kimaam dan Wanam. Uskup Mandagi  melihat bahwa sebenarnya daerah tersebut memiliki kekayaan yang luar biasa, namun masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.

Justina Sianturi menjelaskan, rata-rata izin lokasi yang dicabut tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan perkebunan, baik tebu maupun kelapa sawit. Meski  begitu, lanjut dia,  sampai sekarang  masih ada 24 perusahaan lainnya yang masih terdaftar di Merauke. Di mana dari 24 perusahaan itu, sebagian juga belum melakukan aktivitas atau kegiatan di lokasi yang diberikan untuk melakukan investasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke  Stephanus Kapasiang, S.Pd, saat ditemui media ini di kantornya mengungkapkan, seluruh sekolah yang ada, mulai SD dan SMP  yang ada di Merauke sudah  tidak lagi during, tapi tatap muka. ‘’Khusus SD dan SMP sudah lakukan tatap muka 100 persen,’’ kata  Stephanus Kapasiang. Meski  tatap muka secara penuh

Keberadaan para siswa - siswi  dari berbagai sekolah yang ada di wilayah Makorem 174/ATW ini telah  mendapat izin langsung dari Danrem 174/Anim Ti Waninggap, Brigjen TNI E. Reza Pahlevi, SE, Senin(23/5).

Bupati  Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT setelah membuka test lelang jabatan tersebut mengungkapkan, lelang jabatan bagi pejabat tinggi pratama ini dimulai dengan psikotest. ‘’Peminatnya memang banyak, kurang lebih 75 orang.

   Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Merauke,  Dikriwati, S.Sos ketika ditemui disela-sela manasik haji di  Gedung LPTQ Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, Selasa (23/5), mengungkpakan, pada musim haji tahun 2022 ini,  Kabupaten Merauke hanya mendapatkan kuota 52 CJH, sedangkan cadangan sebanyak 13 orang.

‘’Tolong bapak bupati, kami punya beras yang diambil oleh BUMD Aneka Usaha Malind Kanamin, namun sampai sekarang belum diselesaikan,’’kata  Hariadi,  salah seorang petani Kurik 4 yang berasnya diambil, namun belum dibayarkan. 

‘’Kita harus banyak belajar ke sana. Apakah hancur atau tidak. Nyatanya mereka maju. Banyak kemajuan setelah pemekaran. Bahkan, setelah  pemekaran itu,  tentu Papua Barat tidak mau lagi kalau mereka digabung kembali satu provinsi dengan Papua,’’kata Uskup  Petrus Canisius  Mandagi, kepada wartawan, Sabtu (21/5). 

‘’Pemkab Merauke sudah mengeluarkan larangan untuk sementara tidak memasukkan hewan dan ikutannya ke Merauke terkait merebaknya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan berkuku terbelah,’’kata Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya kepada media ini, Sabtu (21/5).