Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dian Novita Piterz, SIK melalui Kanit Gakkum Satlantas Polres Merauke, Ipda Eko Irianto saat ditemui media ini mengungkapkan, kasus kecelakaan tunggal ini terjadi saat kendaraan melaju dari arah Boven Digoel-Merauke di jalan Trans Papua dengan tujuan ke Muting V, Kabupaten Meruke.
Berawal saat pengemudi truk itu melaju dari Utara ke Selatan Tanah Miring menuju Kurik. Sesampai di Jalan poros Kampung Amunkai, Distrik Tanah Miring, pengemudi hilang kendali dan menabrak kedua pejalan kaki, Taufik Rahmadani (19) dan ibunya Sujaimi (61).
Kendati gangguan internet telah berlangsung 3 hari sejak Minggu (27/3), namun sampai Selasa kemarin, penyebab terganggunya jaringan internet di Merauke tersebut belum diketahui pasti.
‘’Kondisi stok kita aman. Suplai kita pastinya akan selalu reguler. Tidak mungkin stok kita kurang. Pasti akan selalu dijadikan pertimbangan dari rayon, karena program kami ada di rayon VIII Jayapura. Kalau lihat stok sudah mulai kurang, pasti sudah ada regulernya dari kapal-kapal tanki penyuplay BBM ke Merauke,’’kata Anwar Hidayat.
Akibat jaringan internet putus membuat Pengadilan Negeri Merauke menggelar sidang secara offlline dengan menghadirkan para terdakwa secara langsung di ruang persidangan, Selasa (29/3).
Namun pemekaran kampung ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Sebab, sudah tentu akan berimplikasi pada penganggaran. Pasalnya, saat dimekarkan akan ada 3 tahun persiapan yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
‘’Sejak penundaan pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi, yang dimulai 2020 lalu sampai sekarang sudah ada 7 calon jamaah yang meninggal dunia,’’ kata Dikriwati.
‘’Hari ini, kita tidak dapat melaksanakan lanjutan ujian sekolah karena jaringan internet putus total,’’ kata Kepala Sekolah SMAN I Merauke, Sergius Womsiwor, S.Pd, didampingi Ketua Panitia Ujian Sekolah SMAN I Merauke Listono, S.Pd saat ditemui wartawan.
Menurutnya, sudah ada 4 orang sebagai saksi yang dimintai keterangan untuk klarifikasi terkait teripang ilegal tersebut. ‘’Kita juga sudah koordinasi dengan dinas perikanan untuk kita mintai keterangan. Tapi, belum kita jadwalkan. Kita masih koordinasi dengan pihak Karantina Ikan,’’ jelasnya.
Bahkan ada pula beberapa OPD yang pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon II masih dalam posisi kosong dan tentunya untuk sementara dijabat oleh seorang Plt. Salah satu yang diganti adalah Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya dijabat Thiasoni Betaubun dipercayakan kepada Stefanus Kapasiang.
