Mereka meminta dilakukan pencabutan SK Nomor 82 tahun 2021 yang dikeluarkan Dinas PMPTSP lantaran dianggap merugikan dan menyalahi. Putusan PTUN Jakarta telah menolak gugatan yang diajukan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama atas surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menjadi dasar untuk meminta SK ini dicabut.
“Kami organisasi masyarakat adat Indonesia, Thailand, Philippines dan Nepal di fasilitasi oleh CI untuk berkonsultasi dan berdialog berbagi pengalaman dari negara masing tentang kendala serta tantangan mengakses pendanaan untuk mendukung masyarakat adat dalam menjaga, mengelola dan melestarikan hutan yang merupakan sumber kehidupannya,” ungkap Weyasu kepada Cenderawasih Pos via telepon selulernya, Rabu (16/9).
"Suksesnya Pemilu tidak lepas dari pentingnya partisipasi masyarakat, khususnya di wilayah Tapal Batas Kabupaten Keerom untuk selalu menjaga suasana yang kondusif di daerah dalam tahapan pelaksanaan Pemilu 2024," ungkap Isagi kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/8).
Ketua LMA Distrik Ibele, Laodwick Mosib mengatakan, bantuan tersebut merupakan inisiatif LMA sebagai bantuan pembinaan untuk memotivasi masyarakat agar tetap melakukan aktivitas pertanian atau berkebun di kampung.
Mereka tiba di depan Kantor Sementara Gubernur Papua Selatan sekitar pukul 12.00 WIT, dan langsung menggelar aksi demo damai. Satu persatu memberikan orasi terkait pemilihan dan penetapan anggota MRPS tersebut.
“Ada beberapa kasus kekerasan terjadi di Kota Wamena selama 2 minggu terakhir ini, mulai dari tabrak lari akibat Miras yang memakan korban jiwa, kasus penemuan mayat hingga kasus pencurian dengan kekerasan,”ungkapnya Selasa (1/8), kemarin.
“Kalau ada dana dari Pemkab langsung diberikan kepada masyarakat adat, sehingga mereka bisa bangun obyek wisata yang mereka miliki dan mereka sendiri promosikan keluar,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa,(1/8).
