Ia menekankan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur ten
Sebagai landasan konstruktif bagi kepala daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada setiap urusan pemerintahan baik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayana
Ketua DPRK Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi mengatakan rapat kerja Panja DPR Kota Jayapura tentang LKPJ walikota Jayapura tahun anggaran 2024 perlu dilakukan, dalam rangka adanya sinkronisasi program dan kegiatan
Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menekankan bahwa pembahasan LKPJ telah menghasilkan rekomendasi yang sangat berharga bagi jajaran eksekutif. Menurutnya, hal ini merupakan wujud nyata dari kemitraan yang konstru
Diakuinya, Ada 32 rekomendasi yang telah pihaknya sampaikan, yakni rekomendasi terkait beberapa sektor yakni Dukcapil, Pendidikan, Kesehatan, dan sebagainya."Tentunya harapan kami dari DPRK Jayapura bahwa 32 rekomendasi
“Bapak Ibu semua, jika absen elektronik ini mulai berlaku, maka apa yang menjadi hak kita, seperti tunjangan dan kehadiran, akan dihitung berdasarkan absensi tersebut,” ujar Bupati Dominggus dalma kesempatan itu.
“Dinamika dalam pembahasan LKPJ ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian mendalam dari DPRK Sarmi atas kerja keras Pemerintah Daerah sepanjang tahun 2024,” ujar Dominggus dalam rapat yang digelar di Kantor DPRK Sarmi
Rapat Paripurna penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, dan dihadiri oleh seluruh jajaran unsur pimpinan dan anggota DPRK, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur
Awalnya, rapat paripurna sedianya digelar pukul 10.00 WIT, namun hingga jam 12.30 WIT belum ada tanda-tanda rapat akan dimulai. Bahkan anggota DPRK yang hadir pun dalam waktu itu belum mencapai kuorum.
"Pembahasan LKPJ Wali Kota Jayapura tahun anggaran 2024 akan dibahas melalui Panitia kerja (Panja) DPRK Jayapura. Guna memberikan rekomendasi kepada walikota Jayapura dan jajarannya tentang substansi LKPJ walikota Jaya
