LKPJ

Hal itu ditetapkan dalam Rapat paripurna IV masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2023, yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mimika, Rabu, 3 Juli 2024. 

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng ini berlangsung di ruang paripurna DPRD, Senin (1/7/2024), dan dihadiri oleh Bupati Mimika Johannes Rettob bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur pimpinan dan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

  Sementara itu Wakil Ketua I DPRD kota  Jayapura, Joni Y. Betaubun mengatakan semua fraksi menerima LKPJ Pemkot Jayapura TA 2023, untuk ditetapkan menjadi Perda. Selain itu kata Betaubun, pendapat akhir fraksi-fraksi terkait persoalan CASN, adalah untuk menguatkan pernyataan Pemkot  Jayapura soal pembatalan seleksi CASN pada saat pembukaan sidang paripurna.

   Tidak hanya itu, Banggar dewan  juga meminta agar Pemkot Jayapura dapat mewujudkan optimalisasi pencapaian target PAD yang dilakukan pada Tahun 2023, melalui, update data wajib pajak dan wajib retribusi, pengawasan pengelolaan PAD, serta upaya lainnya untuk mewujudkan target PAD.

Pasalnya selain data yang dikirim ternyata tidak akurat dan terkesan copy paste, tidak diperoleh kriteria yang jelas tentang capaian kinerja gubernur dan jajaran pemerintah daerah dalam tahun berjalan.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Memberamo, Hengky Dani Yikwa, SE dan dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Memberamo dari jumlah keseluruhan anggota dewan sebanyak 20 orang.

   Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa hasil kinerja pemerintah saat ini mulai terlihat lewat capaian indikator makro pembangunan yang bisa dibilang mulai membaik walaupun angka – angka ini masih perlu terus diupayakan untuk bisa ditingkatkan.

Hal ini penting  untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik  yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar,  untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.

  Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.

Rapat paripurna memang belum memenuhi kuorum,  karena sebagian besar anggota dewan tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, namun dari masing- masing Fraksi hadir sehingga rapat paripurna dilanjutkan.