‘’Kalau sebelumnya yakni tahun 2022 dan 2023, laporan pertanggungjawaban kita sampaikan ke Kemendagri karena DPRP belum terbentuk. Nah, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan untuk menyusun dokumen perencanaan daerah tahun 2024-2026, maka meminta kepada kepala perangkat daerah untuk menyusunsun renstra perangkat daerah tahun 2024-2026, APBD
 Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bagi OAP merupakan langkah konkret agar manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai, masih banyak OAP yang
Catatan tersebut disampaikan DPR Kota Jayapura terkait dengan sosialisasi dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menggarap potensi pener
Beberapa catatan kritis dan rekomendasi tersebut antara lain; Pertama, Panja Dewan menemukan bahwa di Puskesmas Waena, akibat hujan deras mengakibatkan runtuhnya plafon, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian Dinas Kes
 Ia menekankan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur ten
 Sebagai landasan konstruktif bagi kepala daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada setiap urusan pemerintahan baik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayana
 Ketua DPRK Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi mengatakan rapat kerja Panja DPR Kota Jayapura tentang LKPJ walikota Jayapura tahun anggaran 2024 perlu dilakukan, dalam rangka adanya sinkronisasi program dan kegiatan
Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menekankan bahwa pembahasan LKPJ telah menghasilkan rekomendasi yang sangat berharga bagi jajaran eksekutif. Menurutnya, hal ini merupakan wujud nyata dari kemitraan yang konstru
Diakuinya, Ada 32 rekomendasi yang telah pihaknya sampaikan, yakni rekomendasi terkait beberapa sektor yakni Dukcapil, Pendidikan, Kesehatan, dan sebagainya."Tentunya harapan kami dari DPRK Jayapura bahwa 32 rekomendasi
