Pasalnya selain data yang dikirim ternyata tidak akurat dan terkesan copy paste, tidak diperoleh kriteria yang jelas tentang capaian kinerja gubernur dan jajaran pemerintah daerah dalam tahun berjalan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Memberamo, Hengky Dani Yikwa, SE dan dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Memberamo dari jumlah keseluruhan anggota dewan sebanyak 20 orang.
  Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa hasil kinerja pemerintah saat ini mulai terlihat lewat capaian indikator makro pembangunan yang bisa dibilang mulai membaik walaupun angka – angka ini masih perlu terus diupayakan untuk bisa ditingkatkan.
Hal ini penting untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.
 Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.
Rapat paripurna memang belum memenuhi kuorum, karena sebagian besar anggota dewan tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, namun dari masing- masing Fraksi hadir sehingga rapat paripurna dilanjutkan.
 Seperti realisasi PAD, Panja LKPJ meminta agar Pemkot Jayapura mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Melakukan kembali pendataan ulang wajib pajak, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan.
  Diapun meminta kepada DPRD Kota Jayapura dan juga jajaran Pemerintah Kota Jayapura sebagai penyelenggara Pemerintahan serta seluruh komponen Bangsa yang ada di Kota Jayapura untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Jayapura.
  "Kami mengharapkan kepada alat-alat kelengkapan dewan yang dibentuk dalam panitia kerja DPRD dapat mengkaji, membedah, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Pj Wali Kota Jayapura," tegasnya.
