Dikatakan 259 orang WB Lapas Narkotika Kelas II Jayapura tidak bisa mencoblos di Pemilu 2024. Hal itu disebabkan karena mereka tidak terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena belum tervalidasi data kependudukannya. Sedangkan yang bisa mencoblos karena sudah masuk DPT KPU berjumlah 240 WB.
Kepala Lapas Wamena Yoin Victor Aponno, SH menyatakan karena tak adanya TPS khusus di Lapas Wamena untuk pemilu tahun ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Jayawijaya dan Bawaslu untuk mencari alternative lain yang bisa dilakukan sehingga warga binaan bisa menyalurkan hak pilihnya.
Dimana tahun 2024 ini, kata Anthonius, merupakan tahun indikasi geografis dan juga merek kolektif, sehingga pihaknya merancang di setiap Kabupaten/Kota di Papua akan didorong untuk mendaftarkan 5 merek personal dan 5 merek kolektif.
"Jaksa Eksekutor Andry Prihandono dan Tim, akhir Desember 2023 telah selesai melaksanakan eksekusi badan dari Terpidana Yana Mulyana dkk dengan cara memasukkannya ke Lapas Sukamiskin, Bandung," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selas (2/1).
Hal itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi mantan narapidana tersebut. Sehingga setelah bebas dari tahanan mereka tetap mrndapatkan pekerjaan. "Ini kita lakukan sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran di Kota Jayapura," Katanya.
"Ini kita lakukan untuk saling mendekatkan diri. Tujuannya, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan l terjadi dengan warga binaan maka kita bisa dengan mudah melakukan komunikasi maupun kordinasi dengan keluarganya," katanya.
Anthonius mengatakan usulan remisi ini dilakukan berdasarkan dua syarat, yaitu syarat administratif dan subtantib. Khusus syarat administrasi, yang bersangkutan telah mendapatkan putusan pengadilan yang sudah dieksekusi oleh Jaksa.
Kepala Lapas Kelas IIA Abepura, Sulistyo Wibowo usulan remisi Natal yang diajukan Lapas Abepura tersebut, semuanya mendapat persetujuan. "Semua yang kita usulkan itu telah disetujui," ungkap Sulistyo Wibowo kepada Cendrawasih pos, Rabu (20/12).
Terkait persoalan keterbatasan air bersih di hunian Lapas Perempuan (LPP) dan Lapas Anak (LPK) di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Kakawanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba mengaku pihaknya telah menyurat ke Balai Pengairan PUPR Provinsi Papua sejak lama.
