Sekjen Forkom LKN, H Junaedi Rahim menyatakan Rapim tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi tentang petunjuk operasional dan membuat rekomendasi sebagai sumbangsih pemikiran Forkom LKN untuk menawarkan solusi konflik di Papua. Selain itu sehubungan saat ini memasuki tahun Politik, maka Forkom LKN akan membuat dukungan kepada KPU maupun Bawaslu serta penyelenggara pemilu lain.
Even malam minggu di Doxem ini diisi penampilan grup musik Oyandi, trio swat, grup musik Anafre Singers, dan para stand up comedy dari kota Jayapura serta sharing session dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jayapura Nona Duwila.
”Kami pikir ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua. Ini bisa menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat umum bahwa meski memiliki banyak uang maupun jabatan yang strategis namun bukan berarti bisa melakukan seenaknya terhadap hutan atau kawasan tertentu,” beber Petronela Merauje, satu tokoh perempuan di Kampung Engros, Jumat (21/7).
"Sebanyak 19 orang saksi telah telah dipanggil terkait kasus ini. Para saksi ini terdiri dari 11 orang sopir truk, pemilik timbunan, pemilik escavator, pengawas lapangan, pemilik lokasi timbunan dan 4 petugas kehutanan," ujarnya pada konferensi pers penananganan kasus penimbunan TWA Teluk Youtefa di Waena, Jumat (21/7) kemarin.
Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan dari data yang dimiliki Pemkot Jayapura, banjir tersebut terjadi di Saga Abepura, PTC Entrop, di daerah Yapis dan juga ada beberapa titik di Heram dan sekitarnya.
“Beberapa kali kejadian banjir di Kota Jayapura, ada yang curah hujannya tidak tinggi tapi air sudah meluap di jalan raya. Hal ini dikarenakan saluran di drinase atau selokan sudah tersumbat dengan sampah,” kata Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, Nimbrot Rumaropen.
Jangan justru hanya sekedar program tanpa ada yang menjadi pembeda dengan yang sudah – sudah. Pasalnya Jhon melihat banyak program yang dipaparkan OPD tidak jauh beda dengan program tahun sebelumnya dan yang membedakan hanyalah angka.
Terkait dengan hak ulayat, Iman mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak adat dalam rangka penyelesaian masalah. Sehingga akan ada solusi yang terbaik, baik pemilik hak ulayat dan pemerintah.
Hampir setiap hari, mulai pagi hingga sore, baik di hari-hari sibuk maupun tidak, aksi bersih-bersih oleh sekelompok masyarakat ini sering kita dapati. Tidak hanya di jalan yang ramai lalu linta, jalan-jalan umum yang dianggap luput dari pantauan dan pengawasan juga sering dipakai untuk dijadikan sebagai tempat praktek pungutan liar jalanan.
"Bamuskam punya tugas banyak, maka kepala kampung harus bangun kantor Bamuskam. Kantor Bamuskam tidak boleh gabung dengan kantor kampung," kata Evert Meraudje, Kamis (20/7).
