Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ni Nyoman Sri Antari mengungkapkan peningkatan jumlah kasus penyakit malaria di Kota Jayapura terbilang cukup signifikan. Hal ini membuat kewalahan karena persediaan stok obat malaria justru menipis hampir tak tersedia.
Dimana Selasa (21/6) kemarin, telah dilakukan pertemuan dalam membahas pergantian Kepala SMAN 3 Jayapura yang dinilai merusak pendidikan dan membuat pemerintah daerah Provinsi Papua malu. Pergantian kepala-kepala sekolah penggerak ini dinilai sangat aneh.
Dari operasi yang dilakukan di Pantai Hamadi Selasa (21/6) kemarin, Satuan Lalulintas Polresta Jayapura Kota berhasil menjaring 18 truk yang dianggap melanggar. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota Kompol Pillomina Ida Waymramra, S.E., S.IK mengatakan, dalam pelaksanaan razia Operasi Patuh pihaknya juga mengecek truk tronton.
Hal ini, terkait dengan kelayakan tempat penahanan bagi terdakwa Vicktor Yeimo, sebagaiman yang dituntut oleh pihak Kuasa Hukum terdakwa pada sidang sebelumnya. "Kita akan sidangkan lagi setelah adanya koordinasi dari dokter bahwa tempat penahanan terdakwa sudah memenuhi syarat UU Kementrian Kesehatan,” ungkap Edy Soeprayitno, Selasa (21/6).
Menurut Laode Yasis, sebelumnya para sopir telah memperjuangkan agar ada peningkatan harga tarif penumpang, mengingat naiknya harga pertalite. Namun hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah meski telah disepakati.
"Kekayaan intelektual sendiri terbagi menjadi dua, yakni kekayaan intelektual komunal yang terdiri dari ekspresi budaya, tradisional, sumberdaya genetik dan potensi indikasi geografis," katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (21/6) kemarin.
Ketua NPC Papua, H. Jaya Kusuma memberikan apresiasi kepada Disorda Papua yang telah menyelenggarakan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi 2022. Menurutnya, kejuaraan ini akan menjadi cikal bakal untuk persiapan atlet menuju Peparpenas IX di Palembang 2023.
"Jumlah kapasitas dan penghuni lapas tidak seimbang, yakni telah terjadi over kapasitas, meski demikian kami tetap mengatur dengan sebaik mungkin agar warga binaan lapas tetap merasa nyaman," katanya saat dihubungi Cenderawasih Pos, Via Tlp, Senin (20/6) kemarin.
Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Jayapura Fred Koirewoa menyampaikan alasan penolakan karena menilai Plt. Kepala Dinas PPAD sebagai penanggung jawab instansi teknis tidak menghargai komitmen Pemda dan Kemendikbud melalui MoU sekolah penggerak antara Mendikbud dan Gubernur Provinsi Papua.
"Ada batas-batas dalam penempatan tempat lokasi bagan itu sendiri di jalur 2. Cuma kita tau topografi dan kondisi perairan kita terbuka. Sedangkan bagan adalah alat bantu tangkap di tempat yang terlindungi," ungkap Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal, Senin (20/06).
