Pasalnya di berbagai tempat seperti supermarket maupun pertokoan, masih marak dengan adanya parkir liar. Dimana tidak semua petugas parkir menyediakan karcis sebagai bukti pembayaran parkir.
 Kegiatan ini dipimpin Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Papua, Kompol Zet Saalino dan tim dari Ditlantas, Bapenda dan Jasa Raharja. Zet menjelaskan bahwa yang dilakukan bukan operasi melainkan membackup Bapenda, terutama yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.
 Padahal di dalam area pasar, masih banyak lapak yang tidak terisi. Hal ini jika terus dibiarkan tentu akan berdampak pada persoalan kesenjangan sosial antar pedagang itu sendiri. Pengelolan pasar jadi terkesan tidak jelas, karena tidak ada penindakan tegas dan solusi tepat untuk pedagang yang mengaku tidak dapat tempat, hingga harus berjualan di luar.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus mengakui, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Yakni, terkait dengan kehadiran angkutan online seperti grab, Maxim dan lainnya, yang memicu berkurangnya pendapatan dari para sopir taksi konvensional itu.
Pemkot Jayapura sejak September 2022 lalu, dalam rangka untuk menekan inflasi di kota Jayapura. Sebagaimana diketahui pada September 2022, angka inflasi di Kota Jayapura mencapai 8 persen. Namun dengan adanya komitmen, konsistensi yang kuat dari Pemkot Jayapura, laju inflasi di kota Jayapura akhirnya berhasil dikendalikan.
Focus Group Discussion (FGD) ini melibatkan anggota DPRD Kota Jayapura sendiri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Jayapura, serta praktisi hukum, maupun klompok organisasi yang ada di Kota Jayapura.
  Mewakili kepala daerah kota Jayapura, Asisten I setda Kota Jayapura, Evert Merauje mengatakan, dalam rangka mendukung kebijakan tata kelola data pemerintahan untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir, maka pemerintah berinisiatif membuat program nasional yaitu Program Satu Data Indonesia.
  "Hari ini kita rapat koordinasi untuk penanganan stunting yang dihadiri oleh Kelurahan, distrik dan juga OPD, yang beberapa waktu lalu sudah di-SK-kan sebagai bapak asuh stunting. Tadi disepakati bahwa dalam satu dua hari ke depan, setiap OPD Kelurahan, Distrik, untuk penanganan gizi dilakukan rapat bersama di distrik, untuk mulai penanganan balita yang mengalami stunting," kata Robby Kepas Awi, Kamis (18/10).
Persoalan penanganan pasar Youtefa dan Otonom Kotaraja, hingga saat ini sepertinya tak kunjung beres. Khusus di Pasar Otonom Kotaraja, pasca ditertibkan bangunan liar di dalam pasar, hingga kini justru banyak lokasi dalam pasar yang terbiarkan kosong, sementara para pedagang memilih berjualan di pinggiran jalan, di luar kompleks pasar otonom Kotaraja.
  Dari persoalan tersebut Komisi IV DPR Papua berinisiatif untuk mengundang para pihak dan mendudukkan dalam satu ruangan. Pertemuan di ruang Banggar DPRP ini dipimpin oleh Jansen Monim bersama Ketua Komisi IV, Arnold Walilo.
