Rencana Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kota Jayapura melakukan penertiban sejumlah pedagang tidak berizin di sepanjang jalan otonom Kotaraja dan juga Pasar Youtefa, mendapat tanggapan beragam dari beberapa pedagang kaki lima yang ada di sekitar wilayah itu.
Dia mengakui, kewenangan mengurus ruas jalan itu memang bukan menjadi kewenangan Pemkot Jayapura, tapi balai jalan nasional. Namun karena itu ada di wilayah administrasi pemerintah kota Jayapura, sehingga hal ini juga perlu disuarakan.
Setelah mendengar kabar tersebut, personel Sat Polair Polresta Jayapura Kota langsung menyambangi lokasi dan melompat mengamankan ibu yang tinggal di Koya Timur tersebut. Upaya penyelamatan ini dipimpin langsung Kasatpol Air, AKP Laurentius Kordiali bersama tiga personelnya.
Terminal angkutan umum itu dikelilingi timbunan air kotor yang mengenang di lokasi tersebut. Tak hanya itu, di sisi kiri pintu masuk terminal juga ada terlihat tumpukan sampah yang belum diangkat.
Keberadaan kapal yang dihadirkan dengan anggaran APBD Kota Jayapura itu, hingga saat ini ternyata belum bisa berbuat banyak. Pasalnya meskipun sudah berkali-kali disosialisasikan, namun nyatanya minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kapal itu masih sangat minim atau sepi peminat.
Ada beberapa item yang akan dikerjakan seperti fasilitas toilet di terminal, pekerjaannya berupa perbaikan dan juga bangun baru. Kemudian ruang kerja untuk Organda, termasuk ruang tunggu penumpang juga akan diperbaiki.
Musa juga masuk dalam survey LSI Partai Golkar mengingat dirinya pernah menjadi Ketua DPD Golkar Kota Jayapura. Disini ia menyampaikan bahwa untuk calon wakil dirinya masih akan melihat hasil poling maupun elektabilitas. Musa mengaku tertarik bergandengan dengan warga non Orang Asli Papua.
Di mana pada kesempatan itu, Kepala Kampung Tobati, Otniel Meraujde mengapresiasi kinerja Pj. Walikota Jayapura itu dan menyebutnya layak untuk maju dalam bursa calon kepala daerah mendatang.
Pemkot telah memastikan bahwa, akan turun dengan kekuatan penuh, diback up dari TNI-Polri, Satpol PP dan sejumlah instansi teknis terkait, Pemerintah menegaskan dalam penertiban tersebut tidak ada lagi kompromi.
Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rollo, mengungkapkan bahwa bahwa calon kepala daerah, Kabupaten/Kota harus harus Orang Asli Papua. Khusus untuk Kota Jayapura, pencalonan Walikota dan Wakil Walikota harus orang Port Numbay asli.
