Kota jayapura

Wilayah Distrik Heram, selama ini memang belum ada SMA Negeri yang representatif yang bisa menarik meniat pelajar bersekolah di tempat itu. Praktis banyak anak-anak di Distrik Heram yang sekolah SMA di SMA Negeri I Abepura maupun SMA Negeri 4 Entrop, Jayapura.

Rapat yang digelar secara tertutup di lantai 4, Kantor Gubernur tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Mendagri, Perwakilan PJ Gub Papua Tengah, PJ Gub Papua Pegunungan diwakilkan Asisten 1, PJ Sekda Papua, PJ Walikota, PJ Bupati Sarmi, PJ Bupati Jayapura, Perwakilan PJ Bupati Biak. “Rabu (17/1) baru dilanjutkan kembali rapatnya,” kata Derek singkat.

   Ditlantas  langsung mendatangi bengkel-bengkel dan meminta untuk setiap bengkel tidak lagi menjual knalpot brong. Ini merupakan tindakan untuk mewujudkan Kota Jayapura “zero knalpot brong”.

Adapun program strategis tersebut menyangkut situasi HAM menuju pemilu 14 Februari 2024, menjadi perhatian Komnas HAM RI Perwakilan Papua dengan membuka posko pengaduan Pemilu bagi masyarakat.

   "Kebakaran di Pasar Youtefa yang menghanguskan beberapa los, yang terjadi pada hari minggu yang lalu, sudah ada laporan dan datanya Dinas Perindagkop. Pasar adalah aset pemerintah kota,  sehingga pemerintah kota juga memikirkan untuk memperbaiki aset yang sudah terbakar ini," kata Frans Pekey, Selasa (16/1).

    Pelanggaran HAM berat yang dimaksud Emanuel sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan Internasional tentang hak ekonomi sosial dan budaya.

Seorang pemuda berinisial I alias Ipang (21) warga Wamena Kota diciduk Tim Opsnal Polresta Jayapura Kota bersama barang bukti dua plastik bening ukuran kecil berisikan Sabu disalah satu Kantor Jasa Pengiriman di Wamena, Senin (15/1) siang.

Pertemuan ini juga dihadiri Wakapolresta Jayapura Kota AKBP Deni Herdiana serta para ketua Lintas Kerukunan Nusantara. Kapolresta menyampaikan pertemuan tersebut  untuk membahas situasi kamtibmas Kota Jayapura.

  Penyortiran surat suara tersebut dikerjakan oleh masyarakat Kota Jayapura. Masing masing pekerja akan diberikan upah sesuai jumlah surat suara yang dilipat. "Kami mempekerjakan 240 orang untuk melipat surat suara ini, dari jumlah yang ada terbagi ke dalam 24 kelompok," jelasnya.

  Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)  Papua, Herman Rumbekwan, mengatakan hal ini disebabkan karena,  beberapa faktor mulai dari minimnya sosialisasi dan juga  dikhawatirkan di setiap TPS nanti tidak memiliki fasilitas khusus penyandang disabilitas.