Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hal itu saat memberikan materi dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025, bertema “Penguatan Integritas untuk Mengikis Perilaku Koruptif dalam
Abraham mengatakan bahwa Pemerintah Daerah akan berupaya memberikan perhatian serta dukungan kepada yang bersangkutan. Bantuan serta dukungan yang diberikan kata Abraham berupa pendampingan hukum sesuai permintaan para t
Kepala Kejari Jayapura, Stanly Yos Bukara, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jayapura, Marvie De Queljoe mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang sah
"Dari hasil penggeledahan kemarin, ada beberapa dokumen yang kami sita untuk membantu memperjelas proses penyidikan. Di antaranya kontrak-kontrak proyek, data komputer, dokumen lelang dari awal hingga akhir, serta berkas
"Ke depan, selain penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kami juga akan melakukan upaya optimalisasi pemulihan aset negara. Caranya melalui penelusuran dan perampasan aset para pelaku korupsi, beserta ahl
Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menyebut para pelaku berasal dari pokja dan juga ASN di Mimika. Para tersangka tersebut berinisial DJ selaku Ketua Pokja Pengadaan II, M, HW dan RJ masing-masing berstatus sebagai anggota.
‘’Sampai sekarang, uang kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi yang kita tangani tahun 2025 yang berhasil dikembalikan sekitar Rp 912 juta,’’ kata Kajari Merauke Sulta D. Sihotang, SH, MH, didampingi Kasi Int
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Papua, menetapkan mantan Kepala LPMP sebagai tersangka atas kasus korupsi penyalahgunaan anggaran tahun 2019-2021. Selain menetapakan Ketua LPMP dengan inisial AH se
Dikatakan selama ini korupsi hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum dan berujung pidana. Namun dari sifat yang dilakukan tentu ada hak milik orang lain yang dirampas. Hak orang lain inilah yang ditafsirkan sebaga
“Pasalnya sudah ada, tinggal kami serahkan ke DPR. Mudah-mudahan ada doa supaya DPR mengesahkan,” ujarnya di kantor Kementerian HAM, Jakarta. Pigai menyebut gagasan ini bakal menjadi terobosan hukum pertama di dunia. Ind
