Beberapa di antara ribuan kasus tersebut adalah perkara besar yang melibatkan pejabat negara. Kejagung mencatat, penanganan kasus itu mampu menyelamatkan keuangan negara Rp 29,9 triliun.
Kejati Papua Witono, SH. M.Hum kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan memproses masalah dugaan korupsi terbesar di Papua terkait penyalahgunaan dana PON XX di Papua. Dimana ada lebih dari 30 orang saksi telah dimintai keterangan terkait soal hutang PON yang belum terbayar kepada pihak ketiga apakah itu dalam pembayaran untuk pembangunan fisik, makan minum dan lainnya.
Mereka dibawa menuju Bandara Sultan Baabullah Ternate dengan menumpang dua mobil inova berwarna hitam yang keluar dari Mako Brimob Polda Malut sekitar pukul 06.50 Wit, dan dikawal satu mobil putih.
"Tahun 2024 mendatang, kami akan buka Posko pengaduan yang tujuannya apabila ada terjadi indikasi korupsi, gratifikasi atau pungli, baik masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah bisa melaporkannya di Posko tersebut," ucap Taufiq kepada wartawan.
“Pertimbangan ini tak ada korelasinya sama sekali dengan jabatan Gubernur Lukas Enembe kala itu, karena pemilik tanah hotel adalah Rijatono,” tegasnya.
Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan Sucahyo menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia tersebut pertama lomba cipta dan baca puisi tingkat SLTP, lomba poster untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi.
"Jadi kita silahkan saja, ini kan proses dan kita harus tetap berpijak pada asas praduga tak bersalah. Jadi ada koreksi, ada ini silahkan saja ya kan, kita menghormati proses-proses seperti itu pada saat yang sama kita juga menghargai asas praduga tak bersalah," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11).
“Jangan sampai ada modus operandi tertentu di balik kebijakan-kebijakan, sehingga itu kita harus jaga, apalagi hutan Papua merupakan benteng terakhir,” ucap Patria kepada Cenderawasih, usai kegiatan Lokakarya pencegahan korupsi dalam penyusunan tata ruang daerah pasca pembentukan DOB di tanah Papua, Kamis (16/11).
Firli mengungkapkan, saat diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya, di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (16/11) lalu, merasa asing. Padahal, ia mengaku selama 40 tahun mengabdi di institusi Polri, dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.
Penghargaan ini diterima langsung Bupati Jayawijaya berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi KPK atas capaian Pemkab Jayawijaya yang mengalami peningkatan dalam pencegahan korupsi, dimana Jayawijaya berhasil meraih Predikat 8 kali wajar tanpa penyecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Papua.
