Selain aparat keamanan (TNI/Polri) lanjut Cakob Mekawa, masyarakat Keerom juga harus mengambil peran untuk saling menjaga agar kondisi Kamtibmas negeri tapal batas ini tetap kondusif.
Kemudian dari Pemkab Keerom, hadir Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut, MUP., Wakil Bupati , Drs. H. Wahfr Kosasih, SH, MH., Sekda Trisiswanda Indra. Juga hadir Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Papua, Nimrot Rumaropen.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., mengatakan, halal bihalal merupakan wadah yang digagas oleh pemerintah dan telah menjadi tradisi bagi umat Muslim serta Pemkab Keerom.
Piter Gusbager dipercaya menakhodai HKTI Papua setelah mendapat mandat langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI yang tercantum dalam surat Nomor: 204/DPP/HKTI/SM/III/2022 yang ditandatangani langsung okeh Ketua Umum DPP HKTI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Ujian sekolah juga dilakukan secara serentak, karena ujian sekolah dilaksanakan secara nasional. Khusus SD YPPK Wembi diikuti 23 murid yang berlangsung selama dua hari 17 dan 18 Mei.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., menuturkan bahwa untuk pembayaran THR bagi 2.982 pegawai Pemkab Keerom, Pemda Keerom mengeluarkan anggaran sebesar Rp 11.589.597.900. Kemudian pembayaran TPP sebesar Rp 15.152.515.000 dan pembayaran insentif petugas vaksinator Covid-19 berjumlah Rp 1.212.000.000.
Sejatinya, pencanangan pembangunan kantor Bupati telah dicanangkan oleh Bupati Keerom bersamaan dengan puncak perayaan HUT Keerom ke-19 di Kampung Semografi, Distrik Web pada 12 April lalu.
Pemerintah Keerom memilih Kampung Semografi Distrik Web. Salah satu kampung tertua yang ada di Kabupaten Keerom. Tentu ini menjadi keistimewaan bagi masyarakat Semografi.
Khusus HUT ke-19 Kabupaten Keerom, Bupati Piter Gusbager mengatakan bahwa tema kali ini adalah “Berkarya Tanpa Batas di Negeri Tapal Batas” dengan motto Kwembo Kentkei, Girgura Kensuwri, Tuhan Menciptakan, Kita yang Membangun.
“Kami dari LMA Keerom, menganggap demo hari ini (kemarin, red) yang dilaksanakan sesuai edaran DAK, adalah demo yang tak urgen dan nyasar atau salah sasaran. Karena dari 8 poin yang mereka sampaikan adalah bukan ranahnya adat. Di antaranya masalah ASN, jabatan eselon II atau SKPD dan pengusaha itu bukan lewat adat,” ujarnya.
