Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI pada Jumat (10/11), Jokowi menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai komitmen untuk memulai perubahan dalam sepak bola Indonesia telah mendapat dukungan penuh dari Presiden FIFA Giovanni Vincenzo Infantino.
Pemberian tanda Bintang Jasa Pratama itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70/TK Tahun 2023 tentang Penganugerahan Tanda Penghormatan Bintang Jasa Pratama, yang ditetapkan pada 7 Agustus 2023.
Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 115/TK/Tahun 2023 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta, pada 6 November 2023.
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh penyelenggara pemilihan umum (pemilu) atas kerja kerasnya dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Ia pun mempertanyakan, pihak-pihak yang menyebutkan bahwa pemilu mudah diintervensi. Sebab, di setiap tempat pemungutan suata (TPS) terdapat saksi dari partai politik dan aparat keamanan yang selalu berjaga agar proses pemungutan suara berjalan lancar.
"Saya kan pernah ditempatkan di mana saja gitu. Jadi, kalau kedekatan tuh saya pernah juga, kedekatan sama Presiden, itu saya Dandim ya. Kedekatan ya kita kedekatan kerja ya gitu. Task oriented," jelasnya.
Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd yang dikonfirmasi membenarkan bahwa pembukaan STC Papua 2023 akan dibuka langsung oleh Presiden RI. Ir. Joko Widodo dan dihadiri oleh jajaran menteri, pejabat tinggi negara, bahkan undangan dari kedutaan negara-negara sahabat serta sejumlah undangan lainnya.
"Ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul nanti jika menang (pemilu) jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka," kata Jokowi di HUT ke-59 Partai Golkar di DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (6/11).
  Selain itu, orang nomor 1 di Indonesia ini juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.
Terkait itu, Jokowi membeberkan bahwa salah satu alasan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN karena kepadatan penduduk. Terutama kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang mencapai 56 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 278 juta.
