JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota RI dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan lantaran masih banyak orang yang bertanya kepada dirinya soal rencana pemindahan tersebut.
Terkait itu, Jokowi membeberkan bahwa salah satu alasan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN karena kepadatan penduduk. Terutama kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang mencapai 56 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 278 juta.
“Pak kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta, dan 56 persen itu hidup di Jawa, 56 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki penduduknya ada di Jawa. 56 persen,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian Kompleks Perkantoran Bank Indonesia di IKN, Kamis (02/11).
Tak hanya itu, alasan lain yang membuat Ibu Kota Indonesia harus segera pindah ke Kalimantan adalah soal Produk Domestik Bruto (PDB). Jokowi mengatakan, bahwa perputaran ekonomi RI sebesar 57-58 persen masih berpusat di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. “Sehingga beban Pulau Jawa beban Jakarta itu sudah di luar kapasitas yang dimiliki,” imbuhnya.
Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan agar terjadinya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan pemerataan infrastruktur.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, sejak Presiden Pertama Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Bahkan, Presiden Soeharto juga memiliki keinginan yang sama, yakni ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta.
“Kemudian sembilan tahun yang lalu, secara diam-diam kita bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya, setelah 6 tahun studi berkalkulasi dan berhitung kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara,” jelasnya.
Jokowi juga mengakui bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan menggunakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen. Sementara 80 persen lainnya, berasal dari private sektor atau swasta.
“Untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai 20 persen untuk infrastruktur dasar, bangunan pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sektor. Kepada dunia usaha, kepada swasta,” pungkasnya. (*)
Sumber: Jawapos
