Friday, November 22, 2024
25.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

HUTAN

Siapapun yang Terlibat Harus Diproses Hukum

"Siapapun yang terlibat, oknum siapapun yang terlibat, dari institusi manapun, dalam kepentingan penimbunan itu, harus diproses hukum," tegas Dr. Frans Pekey, M.Si, Jumat (14/7).

Kapolda Perintahkan Tarik Dan Periksa

Kapolda tak ingin  dengan keberadaan beberapa oknum anggota brimob di lokasi akhirnya disalahartikan oleh masyarakat dengan menganggap ada beking yang dilakukan. “Saya sudah perintahkan untuk yang ada di lokasi ditarik semua dan diperiksa dulu,” kata Kapolda di ruang kerjanya, Jumat (14/7).

Mengapa Sejak Awal Penimbunan Tidak Dihentikan?

“Saya pikir ini di depan mata dan bukan di pedalaman pegunugan. Jangan loading terlalu lambat, bila ada yang memposting di media sosial untuk harus ada segera ada tindakan, bukan duduk manis di balik meja dan menunggu,” tegas Gobay. 

Jika Terkait Isu Lingkungan, seperti Kurang Peka

“Belum tahu juga apakah persoalan hutan bakau yang rusak dan ditimbun ini diketahui oleh anggota DPR di Kota Jayapura atau tidak sebab sampai sekarang kami juga tidak tahu ada statemen dari mereka atau tidak, masih sepi – sepi saja,” kata Petronela Merauje, satu tokoh perempuan asal Engros, Kamis (13/7).

Komnas HAM Akan Lakukan Investigasi

Terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis dan perusakan hutan bakau di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut, Komnas HAM Papua akan melakukan investigasi.

Penetapan Kawasan Konservasi Tanpa Melibatkan Pemilik Lahan

Kemudian terkait penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung, dikatakan bahwa pemerintah tidak melibaktan dirinya untuk membahas hal itu. sehingga diapun merasa bahwa penimbunan itu dilakukan benar adanya. Sesuai aturan yang ada.

Sudah Dibeli Sejak 1994, dan Masih Lahan Kosong

Kemudian di tahun 2009 silam saat dirinya hendak menimbun kawasan tersebut, masyarakat adat suku Afar datang mengklaim tanah tersebut, diapun kembali membayar tanah tersebut kepada yang bersangkutan.

Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Pesisir

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuserai menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya masih terus mengawal pertumbuhan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat yang tinggal kawasan pesisir. Salah satu bentuk yang bisa dilakukan adalah memproteksi Kawasan hutan khususnya bagi kaum perempuan di Kampung Engros dan Tobati.

Banyak yang Dirugikan dari Pengrusakan Hutan Bakau

”Saya pikir masyarakat tidak bisa melihat sesederhana itu sebab hutan mangrove ini memiliki makna, memiliki nilai dan memiliki pesan yang sangat kuat bagi masyarakat di Engros - Tobati khususnya kaum perempuan. Ini menimbulkan banyak kerugian saya pikir,” kata Yehuda Hamokwarong, salah satu akademisi Uncen, Rabu (11/7).

Organisasi Pers Papua Kecam Dugaan Intimidasi

Gamel bersama sekitar belasan wartawan lainnya meliput kegiatan penghentian aksi penebangan dan penimbunan material pasir di areal hutan bakau Taman Wisata Alam Teluk Youtefa pada pukul 12.10 WIT.

Latest news

- Advertisement -spot_img