Pengurus Harian YLBHI, Emanuel Gobay, menerangkan, berdasarkan informasi yang terkumpul pada 7 Agustus 2025. Komando Operasi Satgas Habema melakukan operasi pengamanan persiapan HUT ke-80 RI, di Kampung Oholumu, Distrik
Terkait itu, Komnas HAM Papua kata Frits, sudah memberi saran kepada Bawaslu Papua paling tidak Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk mengecek keberadaan yang bersangkutan. Apakah Hp yang bersangkutan hilang, atau yang b
Yang terlihat di lapangan justru masih banyak pelanggaran baik yang tak kasat mata hingga terang-terangan. Satu lembaga yang langsung berbicara adalah Komnas HAM Papua. Mereka tak menampik terjadi banyak pelanggaran bahk
Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Rahmadani, menyatakan bahwa kerja sama dengan Komnas HAM merupakan langkah strategis guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan aman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi man
Menurut Pigai, negara berhak melarang hal tersebut karena dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar. "Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya penting menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, berdasarkan aduan yang diterima, mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Biak, Yapen dan Kabupaten Keerom. Bahkan ada informasi jika pergerakan massa in
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan bahwa ini bukan hal baru dalam penanganan persoalan di tanah Papua. Sebab sebelumnya, di era Presiden SBY dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provins
Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan mengenai praktik pemalakan, penodongan, hingga kekerasan fisik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut.
Pigai juga menegaskan, segala tindakan melawan hukum, termasuk perusakan tempat ibadah, tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia menyebut perbuatan demikian mencoreng nilai-nilai dasar bangsa.
Bahkan, konflik bersenjata hingga saat ini tak pernah usai dan selalu menimbulkan korban baru. Komnas HAM mencatat ada 35 lebih warga sipil di tanah Papua yang tewas akibat konflik bersenjata yang terjadi selama Januari
