Sebanyak 1.028 calon jemaah haji Provinsi Papua yang tergabung dalam kloter 7, kloter 8, dan kloter 9 secara resmi dilepas keberangkatannya menuju ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji.
Dalam sambutanya, Frans Pekey menyampaikan rasa syukurnya karena, pemerintah pusat kembali menyediakan waktu bagi calon jemaah haji, setelah masa pandemi covid 19. Karena itu, pihaknya berpesan kepada para jama'ah haji dapat menjaga kesehatan agar dapat menunaikan ibadah haji dengan baik dan sempurna.
Sebenarnya Mimika mendapat 201 kuota haji tahun ini. Namun hingga pelepasan, masih ada 19 orang yang belum melunasi biaya haji. Tetapi Kemenag masih memberi kesempatan untuk pelunasan hingga 19 Mei sebelum keberangkatan.
Karena jadwal reguler dari Garuda hanya masuk pada Rabu, Jumat dan Minggu. Selain itu, juga mengharapkan pihak Garuda Indonesia jika bisa menurunkan harga tiket Merauke-Makassar, khusus bagi para calon haji tersebut.
Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Papua, Musa Narwawan mengatakan, jamaah haji reguler lunas tunda terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, jamaah lunas tunda sebelum tahun 1441 H/2020 M. Kedua, jamaah lunas tunda tahun
Kabid Haji dan Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Provinsi
Papua H. Musa Narwawan, S.Ag., mengungkapkan, untuk Kuota Haji di
Provinsi Papua tahun 2023 yang diberikan Kementerian Agama RI untuk
kuota papua menggunakan protek provinsi sebanyak 1076 orang.
Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun sebut Asrama Haji merupakan pusat layanan haji dan manasik haji yang dibangun dan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan haji bagi calon jamaah haji dan jamaah haji di Provinsi Papua.
Syarat berupa rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) untuk pembuatan paspor haji dan umrah dicabut. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim kemarin.
Usulan biaya menunaikan rukun Islam kelima tersebut, disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin (19/1). Usulan biaya haji dari Kemenag tersebut, nantinya dibahas terlebih dahulu dalam Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara pemerintah dengan DPR. Perkiraannya angka final biaya haji bakal ditetapkan bulan depan.
