“Masyarakat kita perlu disentuh, perlu dilihat, perlu dibantu. Itulah tugas kita sesuai sumpah dan janji yang baru diucapkan. Dan setelah jadi pemimpin, anda adalah pemimpin Kabupaten Jayapura, bukan pemimpin kelompok suku atau apa pun,” kata Ramses dalam arahannya.
Menurut dia, salah satu yang didorong saat ini adalah ketahanan sosial budaya yakni bagimana warga dapat bersatu padu dalam pelaksanaan pembangunan maupun aktivitas perekonomian dengan saling menghargai, menghormati dan saling tolong menolong tanpa membedakan perbedaan.
Harusnya kata Ramses, jika kendaraan itu dimutasi atau pindah ke suatu daerah. Maka segera dilakukan mutasi juga plat kendaraannya menyesuaikan dimana kendaraan itu berada.
Untuk itu, Ramses menekankan bahwa hal kecil yang tidak diperhatikan dapat berdampak besar terhadap jalannya PSU. Ramses mencontohkan pengalamannya saat menghadiri pleno penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
‘’Jadi buku APBD ini merupakan dokumen publik, semua rakyat wajib mengawal pemerintahan. Kecuali kita punya perusahaan pribadi silakan, tidak boleh orang tahu. Tapi kalau buku APBD ini menjadi milik seluruh rakyat, milik negara. Kita hanya ditugaskan saja. Nanti suatu saat kalau Tuhan sudah ambil jabatan itu dari kita, maka orang lain yang akan meneruskannya,’’ tandas gubernur Apolo Safanpo, menanggapi keluhan seorang anggota DPRK Mappi yang selama ini tidak mendapatkan buku APBD tersebut.
Dihadapan ratusan Jamaah Muslim yang memenuhi halaman Masjid 2 lantai yang sementara dalam tahap pembangunan itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Papua Selatan sudah selesai.
Kunjungan ke Kampung Yapem ini dilakukan disela-sela Safari Ramadan yang dilakukan di Kabupaten Asmat. Tiba di Bandara Ewer, Distrik Agats, gubernur Apolo Safanpo dan wakil gubernur Paskalis Imadawa bersama dengan rombongan langsung disambut Masyarakat dengan pengalungan mahkota.
Jonatan Oku mengatakan pihaknya berupaya menemui dan bertatap muka dengan Gubernur Apolo untuk menyampaikan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pembangunan akses jalan, jaringan Listrik, dan telekomunikasi.
Gubernur Apolo Safanpo menegaskan, pendidikan sebagai sektor prioritas dalam program-program pembangunan disemua negara. Demikian juga di Indonesia, pendidikan menjadi program prioritas disamping bidang kesehatan, infrastruktur dan bidang ekonomi rakyat.
“Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pegawai yang aktif di Papua,” ucap Ramses kegiatan sinkronisasi data ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
