Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo. S.E, M.BA menyatakan banyak ASN yang ingin menjadi bendahara di dalam OPD nya masing -masing, namun sayangnya banyak juga yang tidak mempunyai kemampuan, sehingga penyalaguna
 Kata Ramses, Papua membutuhkan gereja yang hadir secara nyata untuk menjawab persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan kemanusiaan. “Biarlah api Pentakosta menyala bukan hanya di atas mimbar, tetapi juga di dalam hati ki
Ia menegaskan bahwa sejumlah informasi yang beredar, termasuk tudingan soal permintaan dana oleh kelompok bersenjata, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan hoaks. Kabar tersebut sebagai hoax yang sengaja diseba
Gubernur Papua Pegunungan Dr. Jhon Tabo, SE, MBA, menegaskan dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik mela
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan Pembangunan di Tanah Papua diharapkan dapat membangun sesuatu yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti sekolah, tempat ibadah dan sebagainya.
Peninjauan yang dilkaukan in untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau langsung perkembangan proyek dan memastikan bahwa semua aspek pembangunan
Sebab menurut Ramses, kawasan perbatasan RI-PNG masih sering disalah gunakan oleh sebagian masyarakat. Bahkan ia menyebut bahwa penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan cukup tinggi.
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan proses pematangan lahan untuk pembangunan baru dilakukan 4 hari, namun sudah setengah dari lahan tersebut telah terbentuk, namun proses ini akan berjalan se
Wakil Mentri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MSi menyatakan sesuai dengan amanat undang -undang nomor 14.15.16 dan 21 tentang pembentukan DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua induk dimana ada Provinsi Papua Pegun
