Dewan kembali meminta Pemerintah Kota Jayapura harus mengambil langkah tegas untuk menindak para pedagang ini. Menurut Yusran Yunus, para pedagang yang menjual di pinggir jalan tersebut sangat menganggu aktivitas lalulintas masyarakat lain serta tatanan kota jadi terlihat semerawut dan kotor. Sehingga membuat area jalan tersebut semakin sempit.
Menurut Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan, pembatalan pertama yang rencananya akan dilakukan pada Bulan Oktober 2024 lalu, namun karena ada proses gugatan yang diajukan oleh beberapa anggota yang tidak lolos di PTUN Jayapura.
Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Deli Lusyana Watak menyampaikan bahwa untuk mengurangi penyebaran dari penyakit itu pemerintah seharusnya bersinergi untuk rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak dari virus tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika sementara, Iwan Anwar pun menyoroti kondisi yang diakibatkan oleh Galian C tersebut. Iwan dalam kesempatan ini menyoroti Instruksi Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2021 tentang larangan melakukan penggalian material mineral bukan logam dan batuan (Galian C) di dalam kota Timika yang masih aktif beroperasi.
Ketua Komisi D DPRK Jayapura Deli Lusyana Watak mengatakan dalam monitoring tersebut ia dan beberapa anggota komisi lainnya menemukan adanya proyek pembangunan laboratorium di SMA N 4 Jayapura yang dilaporkan telah 100 persen pembangunannya, namun kenyataan masih ada beberapa bagian tertentu yang belum selesai.
Instruksi tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika yang menetapkan kawasan peruntukan pembangunan kawasan untuk pertambangan Galian C hanya di kali Iwaka.
Anggota DPRK Jayawijaya Welemese Hilapok meminta kepada pansel DPRK Jayawijaya yang telah melakukan melakukan seleksi tertulis dan wawancara yang telah usai kemarin untuk lebih memprioritaskan peserta yang tidak pernah terlibat dalam partai politik namun lebih kepada masyarakat.
Yusran berharap dari sektor pariwisata dapat menyumbangkan PAD dengan cara menaikkan harga paket pariwisata. Karena itu, politikus PKS itu berharap Dinas Pariwisata lebih kreatif dan bekerja keras dalam mengelola pariwisata yang ada di Kota Jayapura dengan begitu wisatawan banyak yang datang.
Arifin menyatakan, saat ini kondisi bahu jalan baru otonom, di poros jalan Skyline-Tanah Hitam sudah hampir penuh dengan pedagang. Sehingga membuat area jalan tersebut semakin sempit. Selain keberadaan pedagang yang menumpuk, kondisi jalan semakin sempit ketika pada sisi jalan lainnya digunakan tempat parkir. Sehingga ruang untuk lalu lintas kendaraan semakin terbatas.
Hal ini penting dilakukan sehingga pendapatan yang diperoleh dari retribusi sampah dapat digunakan untuk membantu kerja-kerja pihak DLHK di lapangan. "Misalnya untuk menambah armada pengangkut sampah atau lainnya. Karena sampah di Kota Jayapura masih menjadi persoalan yang cukup sulit diatasi," kata Max kepada Cenderawasih Pos belum lama ini.
