“ Kita akan lihat hasil kunjungan reses anggota DPRD di Dapil masing-masing dapat terakomodir dalam APBD, artinya apa yang diusulkan oleh DPRD bisa sinkron dengan apa yang diinginkan masyarakat di kampung,”ungkapnya Rabu, (16/2) kemarin.
‘’Karena kita juga banyak tahu bahwa sejuah ini ada banyak aset daerah yang kemudian sudah tidak aktif dan menjadi beban neraca pemerintah daerah. Target kita sebenarnya semata-mata dalam rangka merasionalisasi aset-aset daerah yang tidak bernilai ekonomis itu diputihkan, sehingga tidak menimbulkan beban pada neraca daerah,’’katanya.
Tanggal 9 Februari 2022 kemarin merupakan Hari Pers Nasional. Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina menyampaikan selamat Hari Pers Nasional Tahun 2022 tersebut. Menurutnya, pers merupakan mitra secara keseluruhan di Kabupaten Merauke sehingga hal tersebut perlu dipertahankan.
Kepada awak media, Benjamin Latumahina mengungkapkan bahwa rapat yang digelar ini terkait rencana paripurna Komisi II DPR RI tentang rancangan undang-undang persetujuan, apakah Rancangan UU diteruskan atau tidak sehubungan dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
‘’Kita sudah ajukan ke pimpinan dewan untuk dilakukan rapat dengar pendapatan dengan dinas pendidikan, tapi tidak punya arti nanti kalau ternyata ada perombakan di sana.
DPRD Merauke membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan APBD dan Kinerja Tahun 2021 lalu. Sehubungan dengan itu, Pansus B yang menangani permintaan tersebut meminta sejumlah OPD untuk melakukan klarifikasi, sejauh mana OPD yang bersangkutan sudah melaporkan temuan BPK tersebut, Jumat (28/1).
‘’Sekitar 90 persen kampung tersebut dihuni OAP. Kalau jalan-jalan eks transmigrasi selama ini mendapat perhatian, maka kita juga memberikan perhatian yang sama kepada warga kita yang ada di wilayah pesisir pantai tersebut,’’ tandas Cosmas Jem, kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (25/1).
Ketua Komisi C DPRD Merauke, Cosmas Jem menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dalam hal ini, Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT, karena sebagian dari pokok pikiran (Pokir) dewan telah diakomodir dalam APBD 2022.
Politisi Partai Golkar itu mempertanyakan peran kepolisian selaku penegak hukum terkait dengan praktik judi togel dan sabung ayam serta peredaran minuman keras di Kabupaten Jayapura belakangan ini.
Gedung Kantor DPRD Merauke mulai tahun ini akan dibongkar untuk pembangunan gedung kantor yang lebih presentatif. Terkait dengan pembongkaran itu, maka gedung yang ada sekarang ini akan dikosongkan terlebih dahulu.
