DPRD

Meski telah diaggendakan dalam minggu ini, sambung David Tom Tuwok, semuanya tergantung kepada eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).  Karena materi tersebut  harus diserahkan oleh  eksekutif.   

Dari pantauan Cenderawasih Pos, meski Pemkot Jayapura telah membangun los tempat jualan di dalam pasar, namun banyak pedagang yang memilih berjualan di tepi jalan masuk ke Pasar Otonom ini. Awalnya, biasa pada sore menjelang malam  malam, namun kini juga mulai banyak yang berjualan siang hari.

Abisai Rollo datang menemui langsung sejumlah perwakilan keluarga pemilik ulayat  dan meminta masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepadanya.

Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo mengungkapkan dengan ditetapkannya Perda Perlindungan Kawasan Teluk Youtefa, maka diharapkan semua pihak menjaga Teluk Youtefa denga baik. Terutama dalam rangka melindungi hutan manggorve di Teluk Youtefa.

Dalam pembukaan sidang yang dipimpin ketua DPRD Mamteng, Hengky Dani Yikwa di Hotel Horisonn Kotaraja, Jumat (28/7), dihadiri Plt. Bupati Mamteng, Yonas Kenelak, S.Sos., Sekda Mamteng, Mesir Jikwa, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mamteng dan tamu undangan.

  Raperda yang dibuat atas inisiatif DPRD meliputi, Raperda  tentang Kampung Wisata, Raperda tentang Perlindungan Bahasa dan Sastra Port Numbay, Raperda Perlindungan dan Pengelolahan Kawasan Teluk Youtefa Bagi Kehidupan Berkelanjutan, dan Raperda Perlindungan dan Pengembangan Batik Port Numbay.

‘’Untuk nama Ketua DPR Kabupaten Merauke sudah ada dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum DPP  Partai Nasdem,’’ kata Romanus Mbaraka, MT yang juga  menjabat sebagai bupati Merauke itu kepada wartawan, di Kantor bupati Merauke, Rabu (26/7).   

Sebelumnya anggota DPRD telah menerima rancangan perda dari Eksekutif. Bahkan pihak eksekutif telah menggundang Bapemperda untuk membahas isi dari rancangan perda yang ada.

Klemens mengingatkan Pemkab Jayapura bisa terus memacu kinerja dengan baik di TA 2023. Jangan ada program kegiatan,  khususnya fisik pencapaiannya tidak maksimal,  sehingga dana yang sudah dimasukkan dalam DPA tidak bisa terserap dengan baik dan bisa terjadi Silpa.

Korban pelanggaran HAM kasus pembobolan gudang senjata Linus Hiluka menyatakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Wamena khususnya kasus pembobolan gudang senjata kodim 1702/Jayawijaya tahun 2003 harus ada penengah untuk menyelesaikan kasus ini karena pelaku dan pelaku dan korban tidak bisa menyelesaikan hal ini.