DPRD

Yafet pun dengan tegas meminta untuk semua semua pihak yang tidak senang dengan pemerintah maupun pembangunan bisa memilah mana yang berkaitan dan mana yang tidak   ada kaitannnya. Gedung sekolah, rumah ibadah atau gereja dan rumah sakit sama sekali tidak ada kaitan karena murni berbicara soal kemanusiaan.

Kesempatan rapat koordinasi dengan Kapolresta Jayaprua Kota Kombes Pol Viktor Dean Mackbon, Selasa (14/3), benar-benar dimanfaatkan sejumlah anggota dewan,  dari masing-masing komisi untuk menyampaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kota Jayapura.

Sejumlah pedagang Pasar Wamanggu Merauke  mengadu ke DPRD Merauke terkait dengan rencana penertiban yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melalui  Tim yang telah dibentuk.

Pelayanan pendidikan di Aurina Airu lumpuh total dan layanan kesehatan juga  sangat memprihatinkan.  Di kampung itu belum memiliki fasilitas maupun tenaga kesehatan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura bersama Sekretaris Komisi C, Ismail Bepa, menyampaikan terkait perencanaan pembangunan lasar baru pihaknya sudah mendapatkan informasi, namun belum ada pertemuan secara langsung dengan Disperindagkop. 

Anggota DPRD Kab Jayapura yang juga salah satu tokoh masyarakat di Lembah Grime, Matheis Lewerisa mengatakan, aspirasi pemekaran daerah otonomi baru Grimenawa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara khusus yang ada di Lembah Grimenawa, merupakan satu hal yang sangat tepat dan pantas.

Ketua Komisi DPRD kabupaten Jayapura,  Piet Haryanto Soyan mengungkapkan, kegiatan ini juga  berkaitan dengan pembahasan Raperda Non APBD."Bagaimana kami nanti dari Komisi C berkoordinasi dengan tim ahli untuk menyusun naskah akademis," beber Piet Haryanto Soyan, Jumat (11/2).

"Dalam kunjungan ini kami menemukan banyak keluhan. Salah satunya sekolah yang memiliki siswa lebih dari daya tampung ruang kelas.  Ada yang sekolahnya tidak punya meja kursi," kata Cyntia Ruliani Talantan, S. KM, MH, salah satu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura kepada wartawan di sela-sela kunjungannya di Distrik Waibu,  Kamis (2/2).

  Ketua  Pansus II DPRD Merauke, Drs. Lukas Patraw, SH, seusai pertemuan tersebut mengungkapkan, rapat ini merupakan yang pertama digelar dan untuk memastikan, apakah rekomendasi dari BPK terkait dengan efektivitas pengelolaan aset daerah tersebut sudah dilaksanakan oleh OPD yang direkomendasikan itu.

Panitia Khusus (Pansus) III yang menangani infrastruktur terkait dengan realisasi  paket pekerjaan tahun 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Merauke, Pansus DPD Kabupaten Merauke tersebut menghadirkan 3 pimpinan OPD yakni Kadis PU, Yanuarius Katmok, ST, MT, Kadis Perumahan Rakyat,  Johan M. Rantepadang, ST,  M.Si  dan  Inspektur Daerah Kabupaten Merauke, Drs. Rudy Erward Risamasu di ruang sidang DPRD Merauke, Rabu (25/1).