“Perda itu belum ada nomor registrasinya, nomor Perdanya belum diberikan pemerintah daerah, kami masih tunggu dari pemerintah memberikan nomor,”ungkap Mambobo saat ditemui Cenderawasih Pos Rabu,(23/8) di Biak.
Wakil Ketua II DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan, S.Pd, menjelaskan, sidang Paripurna terbatas ini dilakukan setelah Partai Nasdem telah mengajukan naman pengganti dari almarhum Benjamin Latumahina sebagai Ketua DPRD Merauke.
Dimana, seluruh partai politik telah menyusun daftar bacaleg sesuai kuota kursi yang disediakan erdasarkan daerah pemilihan masing-masing. Untuk itu, OAP menurutnya harus dipriorotaskan dan mendominasi.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, ada syarat dan ketentuan yang nanti dikeluarkan KPU, sehingga nanti kalau calon tetap sudah dikeluarkan, barulah dilakukan proses Pergantian Antara Waktu (PAW), karena kalau data itu keluar, maka sudah pasti Anggota DPRD Jayawijaya telah terdaftar sebagai Caleg di KPU.
Masyarakat di Pulau Kimaam yang meliputi beberapa distrik, yakni Distrik Kimaam, Waan, Kontuar, dan Tabonji dilaporkan terancam rawan pangan. Pasalnya, masyarakat di Kampung Distrik Waan dan sejumlah kampung yang ada di pulau Kimaam tersebut mengalami gagal panen umbi-umbian akibat dilanda banjir rob beberapa waktu lalu.
Ketua DPC Partai Demokrat Ronny Elopere menyatakan, terkait dengan pergantian antar waktu ini, pihaknya dari DPC Partai Demokrat menunggu petunjuk organisasi, sebab pihaknya sudah menerima surat pengunduran diri Ketua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni dan 5 anggota lainnya.
Dari hasil pertemuan tersebut Plh Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan persoalan tersebut, setelah masyarakat memberikan bukti atas penunggakan pembayaran jalan tersebut.
Dikatakan bahwa dari hasil sidak Anggota Panus menemukan banyak perosalan di dua pasar tersebut. Salah satunya terkait pungutan liar terhadap retribusi lapak. Dimana ada banyak pelaku melakukan pungutan liar di Pasar Otonom.
Sebagai wakil rakyat pihaknya juga merasa sangat prihatin karena ancaman pengrusakan lingkungan yang masih terjadi meskipun di daerah-daerah yang memang tidak diperbolehkan untuk kepentingan pembangunan.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura Joni Y. Betaubun dengan segenap jajaran DPRD di Kantor BRI, Wilayah Jayapura, di Klofkamp Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (4/8) pekan kemarin berlangsung singkat.
