Setelah pemanfaatan pasar itu ditertibkan pihak dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kota Jayapura beberapa waktu lalu. Para pedagang dari Arso Koya ini telah dibatasi aksesnya ke dalam pasar baru Youtefa otonom oleh Disperindag Kota Jayapura. Karena mereka berdagang di luar waktu yang ditetapkan pemerintah.
Lukius Newegalen dalam sambutannya mengatakan, Bupati Puncak, Willem Wandik telah mengabdi di Kabupaten Puncak selama 2 periode berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai tahun 2023.
Kata Mathias apabila materi tersebut sudah diserahkan dalam waktu dekat ini maka pihaknya akan membahas dan melakukan siidang untuk menetapkan raperda APBD Perubahan tahun 2023 ini sebagai peraturan daerah agar bisa di pergunakan sebagaimana mestinya.
Sihar L Tobing mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur urgensi usulan produk hukum daerah dalam Propemperda yang selanjutnya diprioritaskan sebagai prioritas.
  "Mengingatkan jangan sampai biasanya ada modus konspirasi, antara TAPD dan Banggar, sehingga anggaran-anggaran yang porsinya untuk masyarakat sesuai RKPD malah dimainkan lain demi kepentingan kelompok tertentu, segelintir orang
"Saat ini progres pengerjaan proyek untuk menambah luasan bangunan gedung sidang paripurna itu baru mencapai 18 persen, sejak mulai dikerjakan pada akhir Agustus 2023," ungkap Kepala Dinas Pertanahan Perumahan dan Pemukiman Rakyat (DP2KP) Jayapura, Terry Ayomi, Jumat (9/9)
  Menurut Mantan Rektor Uncen ini, kedua SK tersebut akan segera diterbitkan setelah apa yang menjadi kekurangan telah dilengapi dari Kabupaten Merauke. ‘’Informasi dari Kabiro Pemerintahan bahwa apa yang masih menjadi kekurangan baru saja dilengkapi sehingga kita segera terbitkan SK,’’ jelasnya.
Dalam sidang tersebut Bupati Mamberamo Tengah yang saat ini masih dalam proses hukum di Lapas Kelas I A Makassar Ricky Ham Pagawak , SH, MH juga menyaksikan sidang tersebut yang dihubungkan secara online. Sementara Plt Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak S,Sos Tak Hadir dalam sidang tersebut.
 Hal tersebut dirasakan oleh eksekutif sebagai sebuah resonansi mekanisme check and balanced antara DPRD sebagai lembaga legislator dengan pemerintah daerah selaku eksekutor.
Politisi Partai Golkar ini mengaku sangat prihatin dengan kejadian ini, karena yang terbakar, kantornya sepi dan terjadi pada malam hari. Sehingga ia tidak mau menduga atau berspekulasi ini ada apa, apalagi di komplek kantor Bupati Jayapura ada Pos Polisi yang berjaga dan ada petugas Satpol PP, namun masih bisa kecolongan.
