"Kita akan bedah materi LKPJ TA 2023 yang telah kami terima nanti dengan tim ahli dewan. Selanjutnya kita akan cek turun ke lapangan dengan masing- masing Komisi DPRD Kabupaten Jayapura, apakah materi LKPJ TA 2023 yang kita terima sama tidak di lapangan dengan apa yang sudah dikatakan Pj Bupati Jayapura dalam pidato rapat paripurna tersebut,"ungkapnya, Rabu (24/4) kemarin.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jayawijaya ini berlangsung di ruang sidang DPRD, Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Niko Kossy, SH, mengatakan bahwa pelantikan pimpinan DPRD ini merupakan penyempurnaan alat kelengkapan DPRD.
Disampaikan bahwa persoalan penataan pasar di Kota Jayapura memang menjadi perhatian serius DPRD bersama Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja dalam pelaksanaanya di lapangan terkadang berbenturang dengan berbagai kebijakan yang terjadi di luar aturan pemerintah.
Dia pun mempertanyakan kevalidan dari surat usulan Pj Wali Kota Jayapura versi kedua tersebut. Pasalnya di dalam surat tersebut tertera tanda tangan mereka selaku pimpinan di DPRD Kota Jayapura.
  Dari hasil rapat pleno DPRD Kota Jayapura, pada Rabu (27/3) lalu, diputuskan Pj Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mendapatkan 4 rekomendasi dari 4 fraksi, Debora Salossa dapat rekomendasi dari 3 fraksi dan Ricky D. Ambrauw  di urutan tiga dengan hanya mendapatkan satu dukungan fraksi.
  Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Aloysia Hahare di temui media ini di Merauke membenarkan adanya tambahan perolehan kursi partai berlambang banteng moncong putih tersebut dari yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 11 kursi menjadi 12 kursi. Tambahan 1 kursi itu, kata Aloysia Hahare, diperoleh PDI-P dari Dapil 3 Kabupaten Asmat. Â
  Menurut mereka dari tiga nama yang diusulkan oleh DPRD Kota Jayapura, masing masing berpotensi, serta memiliki track record yang baik. Namun lebih baik, jika yang memimpin Kota Jayapura anak asli Port Numbay sendiri. Sebab merekalah yang paham untuk segala persoalan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun masalah sosial.
DPRD Kota Jayapura telah mengusulkan 3 orang nama calon penjabat Walikota Jayapura yang akan menggantikan, Frans Pekey, sebagai penjabat Walikota Jayapura pada Mei mendatang.
Di satu sisi, Frans Pekey merupakan ASN aktif yang secara aturan tidak diizinkan untuk terlibat dalam dunia politik. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan jika di 2024 nanti Frans Pekey bisa saja mengundurkan diri dari ASN dan merapat ke dunia politik.
Kata Hironimus, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan sengketa, pembacaan putusan untuk sengketa DPRD hingga DPR RI dijadwalkan pada 10 Juni 2024.
