Hal itu diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Evert Merauje, setelah pihaknya memastikan tidak adanya gugatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil seleksi yang sudah dijalankan oleh Panitia Seleksi Kota Jayapura. Gugatan itu jika dilakukan harus dilaporkan ke PTUN Manado
Ketua sementara DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman mengatakan, internal partai politik berlambang partai beringin itu telah mengusulkan tiga nama yakni Yuli Rahman, Ahnad Sujana dan Refalino Ayomi.
Pares menjelaskan bahwa tahapan yang harus dilakukan yakni setelah membentuk fraksi kemudian dilanjutkan dengan membahas tata tertib kemudian menetapkan pimpinan definitif. Setelah itu barulah pembentukan alat kelengkapan dewan dan komisi - komisi. "Kami menunggu sampai saat ini sudah 1 bulan 5 hari dan hanya Golkar yang belum mengirimkan nama," bebernya.
Penjabat Bupati Puncak, Nenu Tabuni dalam pidato penutupan sidang paripurna DPRK Puncak, menyampaikan bahwa RAPBD Tahun 2025 terdiri dari pendapatan yang bersumber PAD, hibah, DBH, DAK dan Otsus.
Para anggota DPR Keerom telah mengambil sumpah jabatan di gedung pramuka Keerom, Selasa (5/11) siang kemarin. Adapun 6 kader Golkar yang ikut dilantik diantaranya Kanisus Kango, Yahya Sauri, Antonius Psebo, Munaji, Dominika Tafor dan Nathan Bonay. Bahkan Kanisus Kango yang meraih suara terbanyak didapuk sebagai Ketua DPR sementara.
SK pengesahan Wakil-Wakil Ketua ini diajukan masing masing Partai Politik, sejak awal November 2024. "Sebenarnya pembentukan Pimpinan Defenitif diadakan 4 November, tapi karena masih tunggu Golkar jadi molor sampai sekarang," bebernya.
Terlepas daripada itu, Ia mengaku bahwa kondisi pasar di Kota Jayapura membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Jayapura, termasuk dari DPR Kota Jayapura. Sebab penataan pasar akhir akhir ini sungguh sangat prihatin, dimana sebagian pedagang khususnya pasar Otonom justru menempati areal yang sama sekali bukan areal pasar.
Pj Sekda Provinsi Papua Selatan Maddaremmeng, M.Si berharap, dengan dilantiknya para anggota DPR Provinsi Papua Selatan ini maka pemerintahan di Papua Selatan semakin lengkap. Karena pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legeslatif.
Koordinator Honorer K II Yermias Kosay menyatakan, apa yang disampaikan kemarin saat ini sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Jayawijaya dimana dilakukan kroscek data bersama dengan OPD, dimana sangat diharapkan hasilnya nanti dapat mengakomodir teman -teman yang benar -benar honorer dan mengapdi untuk Pemkab Jayawijaya.
Pemanggilan kepada kepala OPD bakal dilakukan guna mengklarifikasi data usulannya untuk tenaga Honorer K2, sebab dalam aksi demo serta beberapa bukti yang disampaikan, ada indikasi bahwa yang tak pernah bekerja di pemkab Jayawijaya dan berada di instasi lain namanya diakomodir dalam 600 kuota honorer K2.
