Wapres yang juga Ketua BP3OKP menyampaikan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan sarana dan prasarana di empat wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Menurut Bambang, turunnya okupansi hotel di Kabupaten Jayapura disebabkan banyak faktor. Seperti perekonomian yang masih lesu. Belum lagi Kabupaten Jayapura hanya sebagai tempat transit dan pengelolaan obyek wisata belum optimal, sehingga pengunjung dari luar juga belum banyak.
‘’Kita bersyukur karena dari 4 DOB provinsi yang ada di Papua dan Papua Barat, kita Provinsi Papua Selatan yang mengangkat dan melantik pejabat pengawas fungsional . Tanggal 26 Juni 2023 lalu, bapak Pj Gubernur Papua Selatan telah melantik 14 orang pengawas penyelenggara pemerintah daerah dan 3 orang auditor,’’ kata Inspektur Daerah Papua Selatan Sucahyo Agung menjawab pernyataan Cenderawasih Pos belum lama ini.
Terkait dengan rencana kunjungan Wapres tersebut, Jeri mengaku telah dilakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka memastikan hal hal apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan
Sama seperti ketika Papua belum dimekarkan. Hanya yang sedikit berbeda adalah hasil dari reses ini tidak dilaporkan ke Gubernur Papua melainkan akan diteruskan kepada kepala daerah di masing – masing wilayah DOB.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya Mathias Tabuni, S.Sos mengakui jika saat ini untuk masalah keamanan ini sangat memprihatinkan dan tak sesuai dengan harapan masyarakat Jayawijaya. Sebab, pasca pembentukan DOB Papua Pegunungan masuk di kabupaten ini harapan kondisi keamanan tidak sesuai dengan harapan.
“Dampak dari hal ini adalah target PAD Provinsi Papua yang pada tahun 2022 sebesar Rp 2.114.929.998.061, pada APBD Induk Provinsi Papua tahun 2023 ditetapkan turun sebesar 72,2% menjadi Rp 587.427.517.800,” terang Setiyo, Selasa (5/9).
"Setiap kegiatan yang tadinya fokus di Papua khususnya Kota Jayapura, kini harus terbagi karena mau tidak mau fokus kegiatan pemerintah sudah sibuk di daerah masing-masing, "ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/8) kemarin.
Banyak apresiasi dan harapan terkait rencana Wapres berkantor di Jayapura ini. Diharapkan tidak hanya sebatas formalitas dan seremonial saja, tapi kunjungan atau berkantornya Wapres Maruf Amin ini, diharapkan benar-benar bisa memberikan solusi atau berbagai masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat di Papua ini. Termasuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat di Papua.
“Dalam konteks pemekaran DOB, data proyeksi penduduk menjadi panduan berharga dalam menentukan arah pembangunan,” ungkap Suzana Wanggai usai membuka kegiatan sosialisasi Proyeksi Penduduk kabupaten/kota tahun 2020-2035 Provinsi Papua. Hasil Sensus Penduduk 2020, Senin (21/8).
