Kemarin (28/6), sembilan fraksi di DPR RI, bersama Komite 1 DPD dan Pemerintah sepakat untuk mengambil keputusan tingkat I terhadap tiga RUU. Yakni RUU tentang Papua Selatan, RUU Papua Tengah dan RUU Papua Pegunungan.
Polres Merauke siap mengamankan pengesahan Rancangan Undang-Undang pembentukan Provinsi Papua Selatan menjadi Undang-Undang. Ditemui di ruang kerjanya, Kapolres Merauke AKBP. Ir. Untung Sangaji, M.Hum menegaskan, pihaknya siap mengamankan pengesahan RUU PPS di Jakarta tersebut yang bisa saja masih ada pihak yang kontra.
Sebagai bentuk kegembiraan dan dukungan terhadap rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Merauke akan menggelar pawai.
Terkait hal ini, tokoh intelektual Yahukimo meminta agar Kabupaten Yahukimo harus tetap di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan salah satu tokoh intelektual Yahukimo, Andru A. Pahabol, Amd.Tek kepada Cenderawasih Pos, Senin (27/6) malam.
Yunus Wonda menyinggung banyak elit yang sudah kehilangan panggung atau dalam masa berakhir jabatan, mulai sibuk berbicara pemekaran. Ia mengingatkan bahwa jika selama menjabat bisa melahirkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, maka silahkan saja, tapi jika selama memimpin tidak memberi perubahan apa-apa sebaiknya tidak perlu membahas pemekaran.
Meski masih dalam tahap wajar, Polda Papua tetap menyiagakan pasukannya. Tercatat ada 500 anggota Brimob Nusantara akan membantu pengamanan pengumuman tersebut. Jumlah ini akan ditambah dengan Brimob di Papua sebanyak 800 sehingga totalnya 1.300 personel.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI yang juga sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU 3 DOB provinsi baru di Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tanjung didampingi 3 wakil ketua Komisi II lainnya saat menggelar rapat di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Jumat (24/6). Rapat yang dihadiri anggota DPR RI lainnya dari Panja RUU ketiga DOB di Papua tersebut, Bappanas, Kemendagri, dan dari Kemenkeu Republik Indonesia.
“Karena ini usulan yang sifatnya top down maka rasanya sulit untuk membantah maupun menolak. Sebab sudah pasti ada maunya pemerintah dan ada pertimbangan tertentu sehingga ya sudah, faktanya hari ini semua tetap berjalan. Meski dilakukan demo tapi ini tetap jalan,” beber Rumboirussy.
Dalam rangka itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke yang dipimpin Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd, menggelar rapat persiapan penerimaan Anggota Komisi II DPR RI tersebut, Kamis (23/6).
Dalam rapat panja, mayoritas menginginkan kabupaten itu masuk ke daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Pegunungan. Namun, panja mempertimbangkan sikap dari bupati terkait yang menginginkan tetap di Provinsi Papua.
