Seremoni peluncuran ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru secara daring. Dalam amanatnya, Otok Kuswandaru mengungkapkan bahwa Mall Pelayanan Publik ini menunjukkan Kabup
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ka
“Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, kami menargetkan seluruh masyarakat Sarmi harus memiliki dokumen kependudukan, terutama akta nikah secara catatan sipil dan juga KTP,” ujarnya.
“Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, kami menargetkan seluruh masyarakat Sarmi harus memiliki dokumen kependudukan, terutama akta nikah secara catatan sipil dan juga KTP,” ujarnya.
“Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Sarmi. Kami meminta agar beliau menyurati para ketua forum komunikasi umat beragama (FKUB), baik Kristen, Katolik, Muslim, dan lainnya, untuk mengh
Aksi palang yang dilakukan bentuk kekecewaan dari warga yang ingin mengurus data kependudukannya khususnya siswa SMA/SMK yang sangat membutuhkan layanan tersebut untuk keperluan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih
“Pada semester I tahun 2024, jumlah OAP di Biak Numfor berada di angka 120.000 lebih. Kemudian, pada semester II meningkat menjadi 124.800 lebih. Ini adalah data yang telah diperbarui dan dirilis resmi oleh Kemendagri,”
Kalep menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Direktur RSUD Biak melalui nota kesepahaman (MoU) terkait penempatan tenaga pelayanan kependudukan di rumah sakit tersebut. Namun, hingga kini pelaksanaan
Rustan Saru ingin memastikan pelayanan dari di semua OPD lingkungan Pemkot Jayapura itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan nyaman bagi masyarakat. Namun dalam kunjungannya ke Dukcapil, Rustan Saru masih menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi salah satu diantaranya adalah layanan via online.
Diakuinya, untuk pelayanan kesehatan memang sangat diperlukan data kependudukan, apa lagi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga dengan koordinasi yang baik dengan Dukcapil, dapat menjawab tantangan pelayanan rumah sakit, bagi masyarakat Kabupaten Jayapura yang harus dirawat tetapi tidak memiliki KTP.
