Kepala Disdukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo mengatakan, kegiatan ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan oleh Disdukcapil dalam rangka menyambut HUT RI ke 80 tahun. Namun, di tahun ini ada yang berbeda, jika pe
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarmi, Ronaldy Irfak, mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah penduduk Sarmi mencapai 45.084 jiwa. Dari total tersebut, jumlah OAP yang telah terdata sebanyak 35.227 jiwa.
Seremoni peluncuran ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru secara daring. Dalam amanatnya, Otok Kuswandaru mengungkapkan bahwa Mall Pelayanan Publik ini menunjukkan Kabup
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ka
“Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, kami menargetkan seluruh masyarakat Sarmi harus memiliki dokumen kependudukan, terutama akta nikah secara catatan sipil dan juga KTP,” ujarnya.
“Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, kami menargetkan seluruh masyarakat Sarmi harus memiliki dokumen kependudukan, terutama akta nikah secara catatan sipil dan juga KTP,” ujarnya.
“Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Sarmi. Kami meminta agar beliau menyurati para ketua forum komunikasi umat beragama (FKUB), baik Kristen, Katolik, Muslim, dan lainnya, untuk mengh
Aksi palang yang dilakukan bentuk kekecewaan dari warga yang ingin mengurus data kependudukannya khususnya siswa SMA/SMK yang sangat membutuhkan layanan tersebut untuk keperluan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih
“Pada semester I tahun 2024, jumlah OAP di Biak Numfor berada di angka 120.000 lebih. Kemudian, pada semester II meningkat menjadi 124.800 lebih. Ini adalah data yang telah diperbarui dan dirilis resmi oleh Kemendagri,”
Kalep menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Direktur RSUD Biak melalui nota kesepahaman (MoU) terkait penempatan tenaga pelayanan kependudukan di rumah sakit tersebut. Namun, hingga kini pelaksanaan
