"Kami, komunitas ojol Jayapura, memastikan tidak akan menggelar aksi damai di Kota Jayapura. Keputusan ini diambil karena kami tidak ingin aksi yang kami niatkan dengan tulus justru ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian serta tidak terpengaruh isu-isu yang dapat menimbulkan kekhawatiran berlebihan. “Mari kita jaga situasi tetap kondusif agar aktivitas masyarakat berjala
Selaku ondoafi ia juga mengingatkan agar siapapun kelompok atau organisasi yang melakukan aktifitas selama semua sesuai aturan tentu pihaknya sebagai tokoh masyarakat asli di Kota Jayapura juga tidak keberatan, hanya saj
Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, mengingatkan bahaya adanya penumpang gelap yang mencoba memprovokasi massa dengan cara membenturkan rakyat dan aparat keamanan. Menurutnya, perjuangan rakyat harus tetap dijaga dalam
Tak pelak, aksi itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Dosen Hukum Stikom Semarang Methodius Kossay. Kepada Cenderawasih Pos Dosen Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik itu mengatakan bahwa aksi demonst
Dalam aksi yang disertai orasi bergantian itu, mahasiswa yang tergabung dalam KMPPJ Kota Studi Jayapura ini menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRP untuk ditindaklanjuti. Adapun pernyataan sikap yang ditandatangani oleh
Tak lama kelompok pemuda ini terlihat mencoba masuk ke wilayah bandara. Disitulah terjadi ketegangan, dorong mendorong antara aparat dan orator hingga Panji Agung diringkus dan dipukul kemudian ia bersama Ketua DPD Barik
Beragam tulisan di spanduk itu di antaranya "Copot jabatan para penjahat demokrasi". Narasi ini menempelkan beberapa foto mulai dari Menteri Bahlil Lahadalia, Pj Gubernur Agus Fatoni dan juga Kapolda Papua, Irjend Pol Pa
Selain berorasi, para demonstran juga memasang sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan di pagar dan pintu masuk kantor. Beberapa tulisan yang terpampang antara lain.,
‘’Kami tidak ingin di Merauke ini ada keributan. Kami sebagai tuan rumah, di depan rumah ada keributan yang membuat kami yang ada di dalam rumah terganggu.Kalau ada yang ribut, tentu kami sebagai tuan rumah marah. Kami m
Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, dirinya bersama Wakil Bupati Jayapura belum mengetahui terkait pembangunan tambang nikel tersebut. "Isu memang banyak, tetapi pastinya kami tidak tau persis lokasinya ada dimana, k
Aksi demo damai ini diawali di Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke. Kemudian long march menuju kantor gubernur Papua Selatan dengan mengawalan dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke.
Sekretaris Asosiasi Kepala Kampung Se Kabupaten Jayawijaya Sem Uaga, ST, menindaklanjuti wacana penunjukan 328 Plt Kepala Kampung yang ada di 40 Distrik maka forum asosiasi Kepala Kampung dengan tegas menolak rencana yan
Selain melakukan orasi secara bergantian, mereka juga membentangkan puluhan pamlet yang berisi aspirasi atau tuntutan mereka kepada pemerintah. Diantaranya, Provinsi Papua Selatan hadir untuk orang asli Papua maka itu ha
Menurutnya, tidak ada izin yang dikeluarkan atas aksi tersebut, jadi bisa dipastikan tidak ada masa yang bergerak dari Sentani. "Kami juga telah menyediakan personil uang diposisikan pada tempat-tempat yang dianggap rawa
Para demonstran diketahui membawa berbagai poster yang bertuliskan: “Salah Pilih, Susah Pulih”, “Kami Masyarakat dan Mahasiswa Menolak Tambang Nikel”, “Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat”, “Selamatkan Raja Ampat, Cabut PT
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan para anggota terhadap tidak adanya laporan keuangan koperasi sejak tahun 2019. Salah satu anggota koperasi, Esau Matruti, menyebut bahwa penggunaan dana koperasi dilakukan tanpa bukti tran
Salah satu warga yang tinggal di Abepura Akbar mengaku, demo tidak membuat dirinya takut dan panik, ia tetap beraktivitas seperti biasa dalam bekerja menjadi Driver Ojol di wilayah Abepura.
Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti, baik berupa keterangan saksi maupun dokumen-dokumen pendukung untuk mengungkap para
Terkait aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan, pihak universitas masih melakukan identifikasi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam tindakan anarkis. Rektor Universitas Cenderawasih, Oscar Oswald Wambrauw menegaska
Menurut Abisai Rollo, pada prinsipnya apapun bentuk persoalan seharusnya tidak perlu melakukan aksi demonstrasi apalagi hingga berujung ricuh. "Yang saya dengar demo ini karena ada infor kenaikan SPP (UKT) dari pihak
Demonstrasi pun berujung ricuh, akibatnya sebanyak empat (4) anggota kepolisian dari polresta Jayapura Kota mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke RS Bhayangkara. Keempat anggota tersebut adalah Aipda Nursalam
PLH Kabag Ops Polresta Jayapura Kota, AKP Frengky Rumbiak, menegaskan tugas pengamanan konsentrasi massa seperti ini sudah menjadi tugas rutin di Polresta Jayapura. Sebagai ibu kota Provinsi, Kota Jayapura menjadi se
Dimana kala itu, pihak kampus melalui aparat keamanan telah membongkar dan mengambil paksa sebanyak enam unit asrama mahasiswa atau Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang terletak di Perumnas lll, Waena, dan memba
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangna, ratusan Driver Maxim tersebut berkumpul di dua titik, yakni di Polsek Abepura sebagai titik untuk mediasi dan di Jalan Baru depan Lapangan Tembak. Aksi ini sebagai bentuk
Dalam aksi tersebut Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Papua Pegunungan menyatakan tak membutuhkan Pemberian makanan bergizi yang menjadi program prioritas pemerintah pusat, namun lebih membutuhan fasilitas sekolah y
Diketahui, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Pusat Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) melakukan aksi demo tolak Freeport Indonesia, aksi itu digelar di Ekspo waena dan perumnas III Wa
Disini mahasiswa menuntut pencabutan UU TNI UU TNI yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi mengancam hak-hak sipil. Para demonstran tiba menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan sebagian mengenakan almamater kuning-biru sementara lainnya memakai pakaian bebas.
Aksi dilakukan dengan memasang 1 spanduk penolakan terhadap RUU TNI serta membagi-bagikan selebaran kepada para pengendara motor maupun pengemudi mobil yang berhenti ditraffic light tersebut.
“Betapa sulitnya menemui Kepala Kesbangpol Papua, bahkan kami menyurat untuk audiens dengan gubernur namun tidak diberi akses. Karena itu, demo ini ditujukan kepada Pj Gubernur Papua, lantaran belum menjawab laporan kronologi bukti pelanggaran yang pernah kami laporkan kepada beliau,” kata Rudolf Hugo Tandia Ayomi, perwakilan dari DPRP jalur pengangkatan utusan Kabupaten Yapen yang mengikuti seleksi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, para pelajar sebelumnya akan melakukan Long March, namun tidak adanya pemberitahuan serta izin dari pihak keamanan, maka mereka hanya diberi waktu untuk membacakan pernyataan sikap.
"Imbauan itu kami umumkan ke dinas terkait, sekolah-sekolah dan juga masyarakat agar anak-anak didiknya tidak melakukan demo atau aspirasi lainnya, akan tetapi ada sekitar 20 orang siswa SMA yang melakukan aksi demo, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Koordinator aksi, Stenlhy Dambujai mengatakan aksi itu bertujuan agar pemerintah tidak meneruskan program tersebut. Karena menurutnya masyarakat sekarang tidak membutuhkan MBG melainkan pendidikan yang Grratis.
Hal ini terjadi seperti aksi demo penolakan program MBG dimana sebagian pedagang yang ada di wilayah kota Wamena lebih memilih untuk menutup tempat usahanya dan lebih waspada dengan hal -hal yang tidak diinginkan, ini disebabkan karena masih ada trauma masa lalu terkait dengan kerusuhan 23 September 2019 lalu yang masih membekas.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan agar pemerintah pusat bisa merubah program (MBG) di Papua Pegunungan dengan pendidikan gratis yang dinilai hingga saat ini masih mahal sehingga sangat memberatkan masyarakat yang membayani anak -anaknya untuk sekolah selama ini, karena kebanyakan masyarakat hanya menggantungkan perekonomiannya pada hasil perkebunan.
Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
Esau menambahkan bahwa untuk Dekai sendiri ada sekitar 3000 an peserta didik mulai dari SD-SMA dan perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk penerapannya khususnya daerah pegunungan karena banyak sekolah yang berada di pelosok dan itu menggunakan pesawat. Sebelumnya ada beberapa daerah semisal di Dogiyai dan Intan Jaya yang terjadi penolakan namun disinyalir aksi tersebut tidak murni karena ditunggangi kelompok berseberangan.
Menurut Elias, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait isu pendidikan seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah proaktif dalam menangani permasalahan pendidikan. Apalagi, hal tersebut menyangkut masa depan anak-anak OAP di Kabupaten Mimika.
"Kami minta Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan beasiswa dan segera batalkan SK pemberian beasiswa kepada 231. Kenapa harus batalkan karena dari 231 nama yang mendapat beasiswa hanya sebagian kecil yang merupakan orang Amungme dan Komoro," ujarnya Ketua IPMAMI Manado, Robby Magal.
Yaitu, tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi, tunjang gaji P3K, Kekurangan gaji guru P3K, tunjangan TPP yang belum dibayarkan, guru PNS pengangkatan tahun 2018 yang belum menerima kekurangan 20 persen, gaji yang belum dibayarkan, serta tunjangan lauk pauk 2 bulan yang belum dibayarkan.
Mereka menuntut pembayaran Uang Lauk Pauk yang belum dibayarkan selama 3 bulan terhitung Bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023 dan ada juga pembayaran selama 6 bulan yang belum dibayarkan yakni bulan Juli hingga Desember 202). Dijelaskan dari 9 bulan ini ada 2 bulan yang sudah dibayarkan namun 7 bulan lainnya belum ada kejelasan.
Adapun tujuan dari puluhan wartawan tersebut datang ke Polda Papua yakni menuntut aparat keamanan untuk segera menangkap para pelaku teror molotov yang menimpa kantor Redaksi Jubi pada, 16 Oktober 2024 lalu.
Adapun aksi itu menuntut aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan kasus penembakan terhadap Tobias Silak di Yahukimo. Mereka mendesak Kapolda Papua untuk segera mengungkap pelaku penembakan tersebut. Koordinator aksi, Marco Pahabol mengatakan aksi itu digelar sebagai bentuk simpati atas kasus penembakan terhadap Tobias Silak.
Namun hingga saat ini belum ada perkembangan yang menonjol. Tak sedikit informasi mengatakan kurang bukti yang menjadi alasan Polda Papua tidak memangil Pelaku untuk dimintai keterangan. Merespon hal itu puluhan orang yang mengatasnamakan keluarga korban mendatang Polda Papua menuntut agar YB segera dipecat sebagai wakil gubernur papua.
Aksi ini juga menjadi bagian dari peringatan hari kemerdekaan Papua versi kelompok tersebut yang kerap memicu perhatian publik.Para demonstran memulai aksinya dengan tertib. Mereka membawa poster-poster berisi berbagai pesan yang menyoroti isu Papua, serta menyampaikan orasi di simpang tiga Jalan Kusumanegara, dekat Taman Makam Pahlawan.
Pasca itu, Polisi bergerak cepat mengejar pada pelaku yang diduga terlibat. Sebelumnya Polisi lewat Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon sudah mewanti untuk mereka yang terlibat bisa menyerahkan diri. Namun imbauan ini tidak diindahkan sehingga dilakukan pengejaran. Polisi akhirnya mengamankan tiga pemuda yang diyakini terlibat kasus pengeroyokan tersebut.
Diakui, dari pantauan pagi hari hingga sore hari memang tidak ad pergerakan massa di Kabupaten Jayapura, hanya saja memang terlihat ada beberapa masyarakat pada malam hari mereka sudah pergi atau bergerak ke Kota Jayapura untuk mengikuti aksi demo sehingga ada beberapa masyarakat yang turun ke Kota Jayapura untuk ikut aksi demo.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor D. Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya membubarkan aksi demo ini karena beberapa alasan. Pertama aksi ini tidak mendapat ijin dari pihak kepolisian dan kedua aksi yang dilakukan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat dan mengganggu ekonomi warga.
Debat publik berjalan selama 180 menit dan terbagi dalam 5 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian visi dan misi Paslon, Sesi 2 Penajaman Visi Misi Calon, Sesi 3 Pendalaman Materi Debat. Sesi 4 Tanya - Jawab antar Pasangan Calon, dan Sesi 5 Closing Statement
“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
Koordinator Honorer K II Yermias Kosay menyatakan, apa yang disampaikan kemarin saat ini sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Jayawijaya dimana dilakukan kroscek data bersama dengan OPD, dimana sangat diharapkan hasilnya nanti dapat mengakomodir teman -teman yang benar -benar honorer dan mengapdi untuk Pemkab Jayawijaya.
Setelah berdiskusi, Kabid Humas menyampaikan bahwa Wakapolda, Brigjend Pol Faizal Ramadhani bersedia menemui para pendemo. Dalam kondisi basah akibat hujan, para jurnalis langsung memenuhi ruang kerja wakapolda.
Anggota PPS protes lantaran diduga Ketua KPPS Kelurahan Waena melakukan pelanggaran penyelenggara pemilu. Pasalnya proses SK penetapan anggota KPPS tidak diputuskan berdasarkan hasil rapat bersama para anggota PPS di Kantor Sekretariat PPS namun dilakukan secara sepihak oleh ketua ditempat lain.
Aksi itu sempat mengagetkan warga di putaran taxi Perumnas III karena tiba - tiba puluhan mahasiswa turun dan membentangkan spanduk. Mahasiswa membentangkan spanduk berukuran sedang bertulis "Roma Agreement Ilegal di Papua, Lawan kolonialisme di West Papua dan Rip Hukum Indonesia".
Ketua HI-Labewa Samuel Pigai menyatakan pihaknya mendatangi Badan kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Pegunungan untuk menyampaikan beberapa poin penting dalam menyeleksi pemberkasan Formasi CPNS Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan.
Berbagai pernyataan satir diantaranya, Keadilan Iklim Tanpa Oligarki, Usut Tuntas Pelaku Perusak Lingkungan, Pohon Tidak Bisa Digantikan Dengan Sawit dan Jangan Pilih Pemimpin yang Tidak Pro Terhadap Lingkungan.
Dari hasil verifikasi Abdul Faris Mulati tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur lantaran bukan OAP. Atas keputusan tersebut Abdul kemudian menggugat MRP di PTUN Jayapura, dengan tujuan agar keputusan tersebut dibatalkan dan dirinya tetap bisa maju sebagai balongub Papua Barat Daya.
Namun oknum Komisioner KPU ini merespon dengan sebuah pernyataan bahwa akan mengevaluasi PPD yang mempersoalkan honorer. Pernyataan inilah yang kemudian memantik amarah pengurus PPD dan PPS tersebut melakukan aksi. Pasalnya mereka menilai pernyataan tersebut tidak semestinya disampaikan oleh seorang pemimpin pada lembaga Pemilu.
Salah satu bakal calon independen yang masuk dalam bursa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Antonius Wetipo menegaskan, aksi demo yang dilakukan FPPIP ini sebenarnya mereka ini tim sukses atau relawan dari salah satu bakal calon yang akan maju dari jalur partai politik
Pertama, mereka berharap formasi CPNS Kabupaten Puncak tahun 2024 100 persen OAP. Kedua, Pencaker berharap ada penambahan kuota formasi CPNS Kabupaten Puncak dari 469 formasi menjadi 1.000 formasi.
Aksi ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya menggelar aksi demo ke Kantor DPR Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu. Aksi demo ini diawali dari Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke menuju Kantor Sementara Majelis Rakyat Papua Selatan di Jalan Raya Mandala dengan long march.
Untuk Jayapura sendiri dilakukan di empat titik mulai dari Perumnas III, Lingkaran Abepura, Gapura Uncen Abepura dan Buper Waena. Hanya dari jumlah massa terlihat jika aksi ini hanya dilakukan oleh tim militant yang dimiliki KNPB padahal sebelumnya sudah banyak undangan dan selebaran yang dibagikan termasuk lewat media social.
Dijelaskan, adanya rencana aksi demo yang dilakukan oleh KNPB, pihaknya sudah lakukan langkah antisipatif dengan menurunkan personel di semua jajaran Polres guna mendengar informasi lebih awal termasuk apakah nanti ada kegiatan aksi demo di Kabupaten Jayapura, tempatnya mana saja, jumlah kekuatannya ada berapa dan dipimpin atau kordinator siapa.
Dikatakan peringatam HUT RI merupakan pesta seluruh rakyat Indonesia, untuk itu masyarakat harus ambil bagian dalam menjaga keamanan di setiap wilayahnya masing masing. Terutama di lokasi pelaksanaan upacara 17 nanti.
Aksi pembakaran kantor KPU itu sesuai dengan aspirasi yang disampaikan pada poin kelima yakni KPU RI harus bertangungjawab apabila ada masalah yang terjadi terhadap kantor KPU Papua Pegunungan. Dan tepat dua hari kemudian massa melakukan pembakaran.
"Saat ini, tugas kita adalah membangun negeri ini, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur, sosial budaya untuk membangun negeri ini," jelasnya.
Disini Polisi juga memastikan akan memberikan rasa aman bagi warga di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura sehingga meminta warga tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan tidak ikut - ikutan dalam aksi tersebut.
Massa yang dipimpin oleh Mute selaku koordinator Asosiasi Driver Maxim Kota Jayapura, dan Herman koordinator Maxim kabupaten Jayapura melakukan orasi di depan kantor DPRP. Dalam orasinya, Mute menyatakan bahwa tujuan aksi ini adalah untuk meminta kejelasan atas nasib mereka sebagai driver Maxim di provinsi Papua terutama Kota Jayapura.
"Beberapa kali kami melakukan audiensi terhadap pimpinan lembaga, namun pimpinan lembaga mereka tidak melihat aspirasi kami. Mereka sudah terima namun tidak sesuai dengan permintaan kami," kata Enes Dapla koordinator aksi, kepada Cenderawasih Pos
Perkara yang disinggung adalah terkait dana hibah tahun 2022 untuk pembangunan salah satu gereja di Waren, Waropen sebagaimana sebelumnya disuarakan oleh salah satu LSM di Papua. Massa berjumlah 50 orang ini datang dengan membawa sejumlah spanduk.
Septianus minta jangan sampai peternak tidak mendapatkan hasil sementara perusahan memperoleh keuntungan. Karena yang didapatkan di lapangan, kata Septianus, pakan yang dimasukan perusahan terlalu banyak, sehingga bibit ayam yang masuk banyak yang mati.
Berdasarkan peraturan PKPU No. 3 tahun 2014 dan PKPU No. 3 tahun 2022 maka jadwal pendaftaran yang dikeluarkan oleh komisionr selama 5 hari terhitung tanggal 8 - 12 mei 2024 sangat tidak cukup untuk menyiapkan persyaratan atau dokumen dan penginputan persyaratan, selain itu juga di wamena jaringan internet tidak memadai untuk men upload dokumen.
Aksi ini dilakukan dalam rangka menuntut bendahara TKBM diganti lantaran diduga belum membayar upah kerja para TKBM dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Pomako, Farid Sijianto mengaku belum mengetahui pasti berapa besar upah yang dituntut anggota TKBM.
Ketua Forum Pembangunan Peduli Kesehatan Papua Pegunugan Benyamin Lagoan S, Kep mempertanyakan dalam pelantikan 15 pimpinan pratama di lingkungan Pemprov Papua Pegunugan tak ada kepala Dinas Kesehatan yang dilantik, padahal dalam lelang jabatan tersebut ada 16 OPD yang mengikuti termasuk dinas Kesehatan.
Selain itu aneksasi 1 Mei 1963 dilakukan tanpa pernah meminta keterlibatan dan persetujuan rakyat dan pemimpin bangsa Papua. Namun pemerintah Indonesia mengurus administrasi dan mulai menempatkan pasukan- pasukan meliternya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua.
Maria Tegai, perwakilan perempuan dalam demo Forum ASN Provinsi Papua, di hadapan wartawan, dirinya menyampaikan kekesalannya terhadap kepemimpinan Pj Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua.
Di bawah tenda di halaman Kantor Gubernur Papua, terlihat sejumlah ASN tersebut berkumpul, berdiskusi, makan-minum sambil karaoke serta mendengarkan alunan musik yang dipasang, dibawa tenda berwarna Merah Putih yang bertulis Kementerian Sosial (Kemensos).
Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini masih berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.
Aksi demo damai ini merupakan lanjutan dari aksi demo sebelumnya yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sehubungan dengan penolakan keputusan bupati Merauke terkiat dengan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai yang dinilai merugikan para guru.
Wakil Ketua II PGRI Kabupaten Merauke Luckianus Liptiay kepada wartawan di sela-sela launching Pekan Olahraga Pelajar Papua Selatan, membenarkan aksi demo yang akan digelar ke Kantor Bupati Merauke untuk dapat bertemu dengan bupati Merauke.
Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1x3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).
Direktur YPMAK, Vebian Magal didampingi lima benerapa kepala suku dan perwakilan suku kerabat saat ditemui menegaskan, oknum kelompok yang ingin melalukan aksi demo pada 18 April 2024 berkaitan dengan pengelolaan dana 1 persen bukanlah bagian dari dua suku besar di Mimika dan lima suku kerabat.
Iapun kembali mengingatkan Polres Nabire untuk segera mengungkap para pelakunya dan memproses hukum. Ini disampaikan Kapolda saat ditanya terkait rencana aksi demo yang kembali akan dilakukan di Nabire.
Kepala Suku Waa Banti, Agus Natkime menghimbau kepada seluruh masyarakat Amungme, Kamoro dan lima suku kerabat agar tidak terprovokasi oleh kelompok yang mencoba mengintervensi YPMAK.
Ia menegaskan bahwa perbuatan bejad itu menunjukkan karakter manusia yang memang mencari kesempatan dan tidak memikirkan kejahatan. Kapolda menegaskan bahwa siapapun dia apakah dia perempuan asing, perempuan Jawa atau dari mana saja maka ada aturan yang melindungi. Ada Undang – undang yang memproteksi sehingga sangat tidak pantas diperlakukan seperti itu.
Ia menjelaskan bahwa dari kejadian kekerasan terhadap warga sipil pada bulan Februari lalu itu langsung direspon lewat pernyataan dan kebijakan yang diambil mabes TNI termasuk Pangdam XVII Cenderawasih. TNI menyatakan akan menindak tegas.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hal biasa dan hak setiap warga negara. Sebab, dijamin dalam Undang Undang yaitu menyampaikan pendapat di depan umum.
Penanggung jawab aksi FRPHAMP Nabire, Yohanes Giyai mengakui adanya pembubaran aksi massa oleh aparat kepolisian di beberapa titik. "Kami dihadang oleh pihak kepolisian dan mereka membubarkan massa aksi secara brutal menggunakan tembakan peringatan yang disertai gas air mata," ungkap Yohanes Giyai.
Christian Degei, wartawan Seputar Papua, dilarang memfoto dan merekam video bahkan hpnya sempat disita dan oknum polisi menghapus beberapa foto dan video aksi demo di depan RSUD Nabire, Elia Douw, jurnalis wagadei.id, dikejar oknum polisi menggunakan rotan dan dicaci maki di titik aksi Pasar Karang, sedangkan Melkianus Dogopia, Pimpinan Redaksi tadahnews.com dilarang meliput di titik aksi Jepara II Nabire.
Ratusan guru ini mulai kumpul satu persatu di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sekitar pukul 08.00 WIT, sambil membentangkan 4 spanduk yang isinya sama yang menyatakan dengan tegas menolak keputusan bupati Merauke Nomor 100.3.2.2/75/tahun 2024 tentang penetapan TPP ASN di lingkungan Pemkab Merauke. Para guru ini kompak menggunakan pakaian seragam PGRI, batik putih bunga-bunga.
Meski demikian Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang dilakukan aksi selama semua sesuai prosedur dan tidak dipaksakan. Namun jika tetap dipaksakan maka diyakini kondisinya masih akan sama seperti sebelumnya dimana ada bentrok dan ada yang terluka.
Ya, sejak pukul 07.00 WIT massa mulai berdatangan, mereka melakukan orasi serta membawa pamlet dan spanduk. Dan orasi yang dilakukan tak berlangsung lebih dari 2 jam, sekira pukul 09.00 WIT aparat yang berjaga-jaga di lokasi aksi melakukan pembubaran paksa.
Ia menyatakan bahwa pihaknya memberi ruang untuk aksi demo selama semua sesuai aturan . Bahkan pihaknya bisa memfasilitasi jika kelompok tersebut memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku di NKRI.
Aksi demo ini menyuarakan bentuk protes terhadap bentuk kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhdap warga sipil yang videonya belakanya ini ramai diperbincangkan. Pasalnya ada bentuk penyiksaan yang dilakukan beberapa oknum TNI terhadap satu pria yang dimasukkan ke dalam drum berisi air.
Hanya saja disini Kapolresta Jayapura, Kombes Pol Victor Mackbon kembali menegaskan bahwa jika ingin menyampaikan protes lewat aksi demo maka dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan. Tidak berlaku semaunya dan akhirnya muncul perbuatan melawan hukum dan dilakukan penegakan hukum lagi.
Aksi demo ini dimulai dengan melakukan longmarch dari Lapangan Monumen Kapsul Waktu menuju Kantor MRPS dengan membawa sebuah spanduk bertuliskan Ikatan Pedagang mama-mama asli Papua, pemerintah tidak boleh serampangan terkait pasar untuk mama asli Papua.
‘’Kedepan anak-anak asli Papua, harus siap bersaing. Tapi mau tidak mau harus ada kebijakan yang berpihak kepada orang asli Papua. Nah, kebijakan ini harus dikawal dari awal. Bukan sesudah Pemilu selesia baru kita melakukan protes, melakukan ini dan itu. Tapi harus dari awal diatur,’’ kata Romanus Mbaraka yang juga sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Selatan itu.
Kedatangan mereka di Kantor Gubernur menuntut SK CASN bulan Februari, termasuk meminta kejelasan SK dan kepastian waktu pendistribusian CASN usia 35 tahun keatas ke tiga DOB.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
Kapolres didampingi Wakapolres, para Kasat dan Kapolsek Merauke kota serta ratusan personel Polres Merauke dan personil Brimob Merauke. Aksi demo damai dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Lintas Orang asli Papua Propinsi Papua Selatan dengan jumlah massa sekitar 300 orang.
