Dari hasil verifikasi Abdul Faris Mulati tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur lantaran bukan OAP. Atas keputusan tersebut Abdul kemudian menggugat MRP di PTUN Jayapura, dengan tujuan agar keputusan tersebut dibatalkan dan dirinya tetap bisa maju sebagai balongub Papua Barat Daya.
Namun oknum Komisioner KPU ini merespon dengan sebuah pernyataan bahwa akan mengevaluasi PPD yang mempersoalkan honorer. Pernyataan inilah yang kemudian memantik amarah pengurus PPD dan PPS tersebut melakukan aksi. Pasalnya mereka menilai pernyataan tersebut tidak semestinya disampaikan oleh seorang pemimpin pada lembaga Pemilu.
Salah satu bakal calon independen yang masuk dalam bursa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Antonius Wetipo menegaskan, aksi demo yang dilakukan FPPIP ini sebenarnya mereka ini tim sukses atau relawan dari salah satu bakal calon yang akan maju dari jalur partai politik
Pertama, mereka berharap formasi CPNS Kabupaten Puncak tahun 2024 100 persen OAP. Kedua, Pencaker berharap ada penambahan kuota formasi CPNS Kabupaten Puncak dari 469 formasi menjadi 1.000 formasi.
Aksi ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya menggelar aksi demo ke Kantor DPR Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu. Aksi demo ini diawali dari Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke menuju Kantor Sementara Majelis Rakyat Papua Selatan di Jalan Raya Mandala dengan long march.
Untuk Jayapura sendiri dilakukan di empat titik mulai dari Perumnas III, Lingkaran Abepura, Gapura Uncen Abepura dan Buper Waena. Hanya dari jumlah massa terlihat jika aksi ini hanya dilakukan oleh tim militant yang dimiliki KNPB padahal sebelumnya sudah banyak undangan dan selebaran yang dibagikan termasuk lewat media social.
Dijelaskan, adanya rencana aksi demo yang dilakukan oleh KNPB, pihaknya sudah lakukan langkah antisipatif dengan menurunkan personel di semua jajaran Polres guna mendengar informasi lebih awal termasuk apakah nanti ada kegiatan aksi demo di Kabupaten Jayapura, tempatnya mana saja, jumlah kekuatannya ada berapa dan dipimpin atau kordinator siapa.
Dikatakan peringatam HUT RI merupakan pesta seluruh rakyat Indonesia, untuk itu masyarakat harus ambil bagian dalam menjaga keamanan di setiap wilayahnya masing masing. Terutama di lokasi pelaksanaan upacara 17 nanti.
Aksi pembakaran kantor KPU itu sesuai dengan aspirasi yang disampaikan pada poin kelima yakni KPU RI harus bertangungjawab apabila ada masalah yang terjadi terhadap kantor KPU Papua Pegunungan. Dan tepat dua hari kemudian massa melakukan pembakaran.
"Saat ini, tugas kita adalah membangun negeri ini, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur, sosial budaya untuk membangun negeri ini," jelasnya.
