DANA

Dari dana hibah yang telah diberikan miliaran rupiah tersebut harusnya ada hasil untuk pengembangan Perusda Baniyau, tidak hanya untuk operasional saja, sehingga ia meminta BPK RI untuk melakukan pemeriksaan kepada direksi Perusda Baniyau, terkait dana hibah digunakan untuk apa saja.

‘’Yang banyak kita temukan terkait dengan masalah pehitungan pajak. Ketika membuat kegiatan, teman-teman dari kepala kampung dan aparatnya ini lupa  mengalokasikan anggaran untuk potongan pajak dari belanja tersebut. Sementara seluruh uangnya sudah dibelanjakan,’’ kata Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Rudy Edward Risamasu, SH, saat ditemui media ini di ruang kerjanya, baru-baru ini. 

Selain pengadaan bibit sapi untuk diberikan di 2 kelompok masyarakat di 2 kampung,  dana Otsus juga untuk pembiayaan penanaman bibit kopi bagi kelompok tani kopi dan pemberian bantuan mesin pengolah sagu.

   Diapun mengatakan pada prinsipnya Pemerintah Kota Jayapura mendukung dan mensukseskan pemilu, terutama pemilihan gubernur dan Walikota di tahun 2024. "Untuk dana hiba  Pilkada kurang lebih Rp 90 miliar, selebihnya ditanggung masing-masing pengelenggara pemilu," kata Frans Pekey di Jayapura, Selasa (26/9).

Sedangkan untuk tahap I TA 2023 penyalurannya sudah sekitar Rp 35 miliar  dan sisanya akan disalurkan pada tahap berikutnya.

Ia tak mau setelah menandatangani akhirnya melakukan kesalahan berjamaah dan akhirnya menjadi sorotan publik. Jhony tak menampik bahwa risalah ini akan lebih baik bila dibubuhi empat tandatangan pimpinan DPR. Namun karena tak sependapat dengan isi tujuan penganggaran akhirnya iapun memilih tak ikut menandatangani.

Terkait hal ini, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo meminta kepala pemerintahan kampung (KPK) dapat mengelola dana kampung dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

    Karena itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura Makzi L Atanay mengingatkan para aparat kampung yang mempunyai kewenangan mengelola anggaran kampung ini agar berhati-hati dalam pengelolaan dana kampung.

   "Tadi ada beberapa sekolah yang sampai sekarang kami belum berikan rekomendasi pencairan dana BOS tahap kedua, ini karena laporannya belum beres," kata Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura, Elen Montolalu, Kamis (7/9).

Pemprov perlu lebih memperketat pengelolaan keuangan apabila tidak mau keteteran di pertengahan tahun nanti. Pasalnya dari rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperdasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 tadi malam terdapat kenaikan dari jumlah APBD.